UU “Omnibus Law” Cipta Kerja, FAGI Sayangkan Anak-anak Terlibat Aksi

UU “Omnibus Law” Cipta Kerja, FAGI Sayangkan Anak-anak Terlibat Aksi
Ilustrasi (Syamsuddin Nasoetion)

INILAH, Bandung - Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan menyayangkan adanya anak - anak yang terlibat dalam aksi penolakan UU Omnibus Law yang terjadi di Gedung DPRD Jabar, pada Rabu (7/10/2020).

"Saya langsung melihat di lapangan (Gedung DPRD Jabar) adanya beberapa anak yang diperkirakan siswa, ikut dalam aksi dengan membawa poster penolakan UU Omnibus Law.

Ini tentu memprihatinkan, anak-anak seharusnya berada di rumah untuk bersiap sekolah besok, bukan ikut turun ke jalan apalagi dengan situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang ini,” papar Iwan, saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Dia mengatakan FAGI meminta agar sekolah memberikan instruksi kepada orang tua siswa dan guru agar awasi kegiatan anak atau siswanya saat melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. “Jangan sampai mereka ikut ikut terlibat aksi bahkan hingga anarkis seperti tadi malam,” tegasnya.

Ia menyebutkan dari hasil pantauannya di lapangan bukan hanya satu dua anak yang mengikuti aksi, namun banyak siswa yang ikut kegiatan aksi di DPRD Jabar termasuk siswa SMA dan SMP.

“Mereka kan belum tahu duduk permasalahannya, lebih baik menanyakan kepada guru di sekolah dan orang tua di rumah apa penyebab aksi penolakan UU Omnibus Law,” ungkapnya.

Selain itu, FAGI juga mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam aksi untuk tidak melibatkan anak di bawah umur dan untuk pihak kepolisian untuk memulangkan mereka ke orang tuanya masing-masing.

“Kami berharap jika di lapangan pihak kepolisian atau mahasiswa menemukan mereka mengikuti aksi, agar diminta pulang ke rumahnya dan diberitahukan kepada orang tuanya agar diawasi,” kata Iwan.

Saat ini FAGI masih melakukan investigasi siapa pihak yang sudah memanfaatkan anak-anak tersebut untuk mengikuti aksi.

"Kita masih mencari tahu apa ada yang menyuruh atau mereka ikut-ikutan saja. Barang siapa yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kekerasan, bisa dipidana sesuai UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," pungkas Iwan. (okky adiana/sur)