Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Diredakan Dewan dan Hujan

Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Diredakan Dewan dan Hujan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Aksi unjuk rasa buruh maupun mahasiswa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Cibinong berjalan kondusif.

Hal itu karena selain aspirasi mereka diterima oleh pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Bogor, hati dan kepala buruh yang awalnya 'panas' pun reda pasca para wakil rakyat berorasi Cibinong langsung diguyur hujan.

"Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang disampaikan berbagai elemen buruh maupun mahasiswa hari ini langsung ditanggapi dengan terbitnya surat DPRD Kabupaten Bogor untuk DPR, dimana isinya sesuai aspirasi buruh hari ini yaitu meminta agar UU Cipta Kerja untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku,"ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim kepada wartawan, Kamis, (8/10).

Ia menerangkan alasan pihaknya mendukung aspirasi buruh dalam menolak Omnibus Law ini karena mempertimbangkan masa depan bangsa ini jika UU Cipta Kerja itu disahkan.

"Banyak poin-poin dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia, kami tidak ingin masa depan anak cucu kita dipertaruhkan dan terancam suram apabila ada keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat," terangnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana menuturkan perjuangan buruh dan mahasiswa pada hari ini sangat diapresiasi karena yang diperjuangkan adalah nurani dan masa depan anak bangsa.

"Perjuangan kawan-kawan buruh dan mahasiswa ini kami apresiasi, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor menolak keras terbitnya UU Cipta Kerja ini karena tidak sesuai nurani. Mari kita berjuang dengan caranya masing-masing tetapi tetap tertib," tutur Ruhiyat.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo melanjutkan penolakan buruh, mahasiswa, rakyat maupun pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor karena menilai banyaknya kecacatan dalam UU Cipta Kerja.

"Saya sudah membaca UU Cipta Kerja ini menilai aturan itu tidak hanya cacat konten tetapi juga cacat proses. Dimana terbitnya Omnibus Law ini terkesan buru-buru dan patut diduga sarat kepentingan padahal kita harusnya lebih mementingkan penangganan wabah virus corona atau Covid-19," lanjut Teguh. (Reza Zurifwan)