Walhi: Omnibus Law Mesti Dibatalkan

Walhi: Omnibus Law Mesti Dibatalkan
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Aktivis lingkungan meminta semua pihak bijak menyikapi ekses dari adanya aksi demonstrasi penolakan terhadap UU Omnibus Laws digelar para buruh dan mahasiswa dengan potensi kerusakan lebih besar terhadap lingkungan dan sektor lain yang bakal dihadapi akibat penerapan Omnibus Law itu sendiri.

"Mengherankan bila sekarang banyak akademisi, seniman hingga tokoh masyarakat tiba-tiba seakan bersuara bijak dan terkesan lebih kritis terhadap dampak demonstrasi penolakan UU Omnibus Law terhadap lingkungan. Mereka lupa akan dampak kerusakan lingkungan akibat pengesahan UU Omnibus Law itu sendiri menjadi UU nantinya. Mereka kritis terhadap demonstrasi dan dampak lingkunganya," kata aktivis lingkungan hidup dari Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (AMPBI) Kabupaten Garut Tisna Sutisna, Jumat (9/10/2020).

Padahal, lanjutnya, entah paham entah tidak tahu, atau tidak mau tahu, syarat dampak lingkungan dari investasi dan setiap pemanfaatan sumber daya alam telah dilonggarkan, dikesampingkan, bahkan dihapus dengan adanya UU Omnibus Law. Sehingga potensi kerusakan dampak lingkungan pun menjadi jauh lebih mengerikan daripada apa yang mereka kritisi pada dampak demonstrasi penolakan Omnibus Law terhadap lingkungan.

"Tentu saja kritik itu bebas dan aktivitas demonstrasi dengan berbagai macam dampaknya itu tak berarti bisa luput dari sasaran kritik. Tetapi jika mau membandingkan apple to apple perihal dampak lingkungan. Sebaiknya kemampuan analitis, kritis, bermodalkan akademisi, kesenimanan, hingga ketokohannya juga penting digunakan dalam rangka mengkritisi potensi dampak lingkungan ke depan dari lahirnya UU Omnibus Law atau UU Cilaka itu," ujar Tisna.

Dia menyebutkan, para aktivis lingkungan yang punya perhatian khusus terhadap keberadaan cagar alam telah lama mengalami peristiwa penting dengan mudahnya landasan perubahan status kawasan diubah hingga memiliki konsekuensi hukum pada dilegalkannya pemanfaatan langsung terhadap cagar alam.

Sebelum ada Omnibus Law, kewenangan daerah terhadap kawasan telah didegradasi melalui Peraturan Pemerintah, antara lain revisi PP Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. 

Kini, pemretelan dilakukan jauh lebih kuat karena tidak lagi melalui PP melainkan langsung oleh Undang Undang tersendiri. Pemerintah daerah pun sudah tidak memunyai lagi kewenangan terhadap pengusulan kawasan. 

"Celakanya, melalui Omnibus Law, daerah tidak punya wewenang terhadap usulan penetapan, tetapi tetap dibebani kewajiban bertanggungjawab terhadap kawasan. (UU Cilaka pasal 19, pasal 48)," kata Tisna.

Senada dikemukakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar Maeki Paendong. Menurutnya, laju kerusakan lingkungan akan semakin cepat seiring dengan dibukanya keran investasi secara kolosal lewat Omnibus Law atau UU Cipta Kerja itu. Sektor kehutanan juga terkena dampak dengan hilangnya ketentuan kawasan hutan 30% wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 

"Sebelumnya, diatur dalam satu hamparan DAS suatu provinsi dan kabupaten itu wajib memiliki 30% kawasan hutan. Dalam UU Cipta Kerja aturan tersebut hilang. Itu bisa berdampak akan semakin berkurangnya luasan kawasan hutan," katanya.

Contoh lain, lanjutnya, peran publik dalam keterlibatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pun menjadi hilang. 

Dengan begitu, warga terkena dampak suatau kegiatan usaha tidak akan bisa menyampaikan keluh kesahnya atau bahkan ketidaksepakatannya secara  langsung sejak dini. Fungsi monitoring warga pun akhirnya hilang jika dirasakan suatu kegiatan usaha itu akan berdampak terhadap lingkungan dan sosial mereka.  

"Dampaknya jelas. Akselerasi menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin cepat dan berujung pada bencana ekologis," ujarnya.

Karenanya, tegas Maeki, UU Omnibus Law harus dibatalkan. (Zainulmukhtar)