Responsif Aspirasi Publik, Ridwan Kamil Diapresiasi

Responsif Aspirasi Publik, Ridwan Kamil Diapresiasi
net

INILAH, Bandung - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah merespon aspirasi dari buruh terkait UU Omnibus Law. Di mana orang nomor satu di Jabar tersebut mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisikan dua aspirasi utama publik.

"Kami mengapresiasi Gubernur yang memberi respon kepada aspirasi publik, pertama menolak UU Cipta Kerja dan yang kedua meminta agar presiden menerbitkan Perppu," ujar Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal, Minggu (11/10/2020).

Menurut Ijang, akses publik terkait UU Cipta Kerja ini cenderung sangat tertutup. Menurut dia, pemerintah dan DPR telah gagal membuka secara terbuka terkait isi RUU tersebut dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada publik.

"Kita khawatir negara tidak lagi menjadi urusan publik, tapi diprivatisasikan, semua urusan negara selesai dengan segilintir orang saja," katanya. 

Karena itu, pihaknya menilai bahwa langkah Gubernur Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sudah sangat tepat mengakomodir dan merespons tuntutan publik yang notabene rakyat jawa barat. Termasuk untuk meneruskannya kepada Pemerintah pusat di jakarta.

KI Jabar  sendiri berharap Presiden meninjau ulang terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dan tidak meneruskannya menjadu UU.

"Karena prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," paparnya. 
  
Pernyataan Presiden yang mempersilahkan kepada para penentang (R) UU Omnibus Law Cipta Kerja agar melakukan Judical Review ke MK itu pernyataan yang kurang tepat. Lantaran Judicial Review itu dilakukan jika dirasa ada peraturan Undang-Undang yang berlawanan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. 

Sedangkan, Ijang melanjutkan, UU Omnibus Law Ciptaker ini belum menjadi Undang-Undang karena cacat secara prosedural penyusunan Undang-Undang dan inkonstitusional. 

"Kalau Presiden mempersilahkan JR ke MK terkait (R) UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka Sebaiknya presiden membuat PERPPU terlebih dahulu yang membolehkan MK menguji materi Draft Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi dan cacat prosedural," pungkas dia.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sempat menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020). Itu dilakukan setelah beraudiensi dengan perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai serikat pekerja.

Ridwan Kamil pun menghampiri kerumunan massa yang membludak di depan Gedung Sate. Sejurus kemudian dia berkesempatan melakukan pidato di hadapan para buruh. 

"Tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," ujar Ridwan Kamil. 

Ridwan Kamil pun menyampaikan bahwa ada rekomendasi dari perwakilan buruh agar Pemerintah Provinsi Jabar mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden. Di mana surat tersebut memaparkan aspirasi buruh untuk menolak UU Omnibus Law. Selain itu, juga meminta presiden untuk meminimal menerbitkan Perppu, mengingat proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tandatangan presiden.

Ridwan Kamil berharap agar peserta unjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi degan tertib. Dia mengimbau janga sampai ada perusakan fasilitas publik yang akan merugikan masyarakat. 

"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh. Saya titip suarakan apapun tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelasnya. 

Adapun surat tersebut, menggunakan kop resmi ditandatangani langsung oleh Ridwan Kamil, Kamis 8 Oktober 2020. Yakni, bernomor 560/4395/Disnakertrans    
    
Berikut, isi surat dari Ridwan Kamil kepada Joko Widodo:

"Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). (Rianto Nurdiansyah)