Pengamat Usulkan Pemprov Jabar Dirikan BUMD Penerbangan

Pengamat Usulkan Pemprov Jabar Dirikan BUMD Penerbangan
ilustrasi
INILAH, Bandung - Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengusulkan agar Pemprov Jabar bisa mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penerbangan.
 
Menurutnya, usulan tersebut tak lepas dari keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Hingga kini, bandara di Kabupaten Majalengka tersbut baru dilayani empat maskapai penerbangan.
 
“Kita punya bandara besar dan berskala internasional. Tetapi pada satu sisi, infrastruktur seperti jalan ke sana itu belum siap. Belum tersedianya akses jalan itu menjadi kendala sulitnya memindahkan trafik dari Bara Husein Sastranegara ke BIJB. Sambil berjalan, kita bisa menginisiasi pembentukan BUMD di bidang penerbangan,” kata Acuviarta, Jumat (8/2/2019).
 
Dia menuturkan, pembentukan BUMD di bidang penerbangan bukan hal baru di Indonesia. Salah satu contohnya Riau Airlines yaitu maskapai penerbangan daerah yang berpusat di Pekanbaru.
 
“Di tingkat pusat juga pemerintah juga punya BUMN yang bergerak di bidang itu. Artinya, dengan potensi pasar saat ini, kemudian kita punya infrastrukturnya, kenapa tidak kita menginisiasi BUMD yang bergerak di bidang penerbangan, dan ini sangat mungkin untuk diwujudkan,” ucapnya.
 
Meski demikian, Acuviarta menjelaskan sebelum memulai usaha tersebut wajib dilakukan studi kelayakan untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi dikemudian hari. Terlebih, ini menyangkut kemitraan.
 
“Studi itu wajib dilakukan karena investasi kan tidak murah. Nanti, baru meningkat ke langkah pembuatan Perda pendirian BUMD baru. Tetapi memang, pertama harus melakukan studi kelayakan terutama terkait skema permodalan karena investasi ini tidak murah dan menyangkut kemitraan,” jelasnya.
 
Terpenting, dia mengatakan usulan tersebut turut mendorong dalam pengembangan pariwisata di kawasan Jabar yang dinilainya memiliki potensi sangat luar biasa.
 
“Faktanya, dalam waktu belakang ini pengembangan pariwisata ini terkendala tingginya harga tiket. Kalau kepemilikan modalnya oleh pemerintah, tidak harus kita asumsikan bisnis itu rugi. Tetapi paling tidak, kita bisa menyesuaikan berapa harga tiket yang layak, representatif seusai daya beli masyarakat dan juga dalam rangka pengembangan pariwisata Jabar,” ucapnya.