Penyaluran BPNT Banyak Masalah, BNI Terancam Diputus Kerja Sama

Penyaluran BPNT Banyak Masalah, BNI Terancam Diputus Kerja Sama
net

INILAH, Cirebon - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon banyak masalah. Penyebabnya diduga berasal dari bank penyalur, yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Bahkan, diduga ada oknum dari BNI yang bermain dalam penyaluran bantuan sosial ini. Oknum tersebut yakni menjadi distributor pangan untuk beberapa item yang masuk dalam kategori bantuan di BPNT ke sejumlah e-warung yang ada di daerah ini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. Menurutnya, selama ini dia selalu didatangi warga terkait BPNT yang dulunya program Raskin atau Rasta. Keluhannya, proses pencairan harus melalui e-warung. Sayangnya, hanya ada satu mesin edisi e-warung  untuk 250 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara dalam prakteknya, satu desa ada 600 KPM, bahkan ada juga yang lebih.

"Jadi menyalahi aturan. Semakin ruwet banyak masalah. Yang bertanggung jawab menyediakan mesin edisi ini kan BNI, karena yang harusnya menyediakan adalah pihak bank. Sampai sekarang belum juga terpenuhi," ujar Aan, Selasa (13/10/2020).

Dari sekian banyaknya desa yang ada, kata Aan, pihak BNI baru menyediakan mesin edisi kurang lebih 300-an unit. Jumlah tersebut masih sangat jauh untuk bisa memenuhi sesuai yang ada dalam Pedum. Jika berpedoman pada Pedum, maka pihak BNI masih harus menyediakan mesin edisi sebanyak 300 unit lagi. Dia mengaku, selama ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon sudah sering kali menggebrak dan mendesak pihak BNI agar segera menyediakan mesin edisinya. Namun, pihak BNI hanya memberi angin segar, tanpa ada realisasi.

"Kami di Komisi IV sangat kecewa terkait kinerja BNI ini. Karena sampai sekarang belum juga menyediakan mesin edisinya, maka kami akan minta supaya ganti bank penyalurnya," kata Aan.

Menyikapi masalah untuk pergantian bank penyalur tersebut, pihaknya juga sudah melakukan studi banding ke beberapa kota dan kabupaten lain. Hasilnya, daerah lain banyak yang menggunakan bank lain dan lebih baik proses penyalurannya. Ironisnya, pihak BNI juga tidak menyediakan mesin edisi. Alhasil, banyak warga yang sudah masuk BPNT tidak bisa mencairkan bantuan karena tidak punya kartu. Itu karena  pihak BNI tidak mengeluarkan kartunya sampai sekarang.

"Kami juga sudah cek langsung, dan memang warga banyak yang tidak mendapatkan kartu dari BNI. Padahal kan ini sudah menjadi keharusan pihak bank ketika nama warga itu terdaftar sebagai KPM dari BPNT ya harus dibuatkan kartunya," ujar Aan.

Disamping itu lanjutnya, tidak sedikit KPM di Kabupaten Cirebon yang mengeluh karena kartu BPNT yang mereka pegang tidak bisa mencairkan bantuan pangan non tunai. Sebab, ketika digesek ke mesin edisi, saldo di kartu mereka kosong. Sedangkan khusus untuk oknum BNI yang diduga ikut bermain dalam penyaluran bantuan sosial ini, harus ditindak. Oknum tersebut menjadi distributor atau penyalur pangan ke e-warung.

"Ada oknum BNI juga yang diduga telah menjadi penyalur di BPNT. Ini perlu ditindak tegas. Ini sudah tidak bisa ditolerir, maka dalam waktu dekat kita akan merekomendasikan ke pak bupati agar mengalihkan ke bank lain sebagai penyalurnya," tukasnya. (Maman Suharman)