Berganti Sikap, Ade Yasin Dukung Buruh Tolak Omnibus Law

Berganti Sikap, Ade Yasin Dukung Buruh Tolak Omnibus Law
Bupati Bogor Ade Yasin. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor- Setelah bertemu dengan ketua maupun pengurus 18 serikat pekerja yang ada di Bumi Tegar Beriman, Bupati Bogor Ade Yasin pun mendukung buruh untuk menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Saya mendukung buruh untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, tetapi kami meminta dalam penyampaian aspirasi besok bisa melakukan protokol kesehatan, menjaga ketertiban dan kondusitifitas," ujar Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Kamis, (15/10).

Ketua DPW PPP Jawa Barat ini menerangkan dengan langkah mendukung buruh untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, bukan berarti  Pemkab Bogor berseberangan dengan pemerintah pusat.

"Pemkab Bogor bukan berbeda sikap dengan pemerintah pusat, tetapi kami hanya menyerap aspirasi kami karena buruh-buruh ini kan juga warga Kabupaten Bogor," terangnya.

Sikap wanita berusia 52 tahun ini berbeda dari sebelumnya, dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kabupaten Bogor periode 2020-2024 di Hotel Lorin, Sentul, Senin (20/1/2020) ia mendukung rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan menerapkan Omnibus Law.

Ia beralasan dukungan  itu karena adanya tumpang tindih aturan yang ditengarai membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk itu dia mendukung langkah orang nomor satu di Indonesia itu untuk menerapkan Omnibus Law.

"Tak hanya undang-undang, peraturan daerah pun kadang bertentangan atau tumpang tindih hinggi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi bagus maka dengan adanya Omnibus Law bisa mempercepat laju pertumbuhan baik tingkat daerah maupun nasional," kata Ade.

Mantan advokat itu menambahkan, sebagai contoh adalah harga tanah yang melambung tinggi tapi di sisi lain ada peraturan garis sepadan jalan hingga 15 meter hingga membuat bingung masyarakat dan pengusaha yang ingin berinvestasi dan berpikir ulang.

"Peraturan daerah yang mengharuskan garis sepadan jalan 15 meter itu membuat pengusaha yang berinvestasi harus mengeluarkan uangnya lebih banyak lagi untuk memenuhi aturan tersebut, sementara masyarakat tentunya kesulitan jika harus mengikuti aturan tersebut," tambahnya.

Ade menuturkan, dirinya menunggu diamandemennya peraturan yang mirip, bertentangan, atau tumpang tindih. Melalui Omnibus Law, regulasi relatif lebih mudah diterapkan pasukan penegak peraturan daerah atau aparat hukum lainnya.

"Kami tunggu pelaksanaan omnibus law hingga undang-undang atau peraturan lebih sederhana lagi dari saat ini hingga nanti berlanjut ke dalam amandemen peraturan daerah di Kabupaten Bogor," tutur Ade.

Ditemui terpisah Sukmayana Ketua DPC SPSU atau juru bicara 21serikat pekerja se Kabupaten Bogor menegaskan bahwa aliansi buruh Jumat besok akan berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Besok ribuan  buruh  yang terdiri dari 21 serikat buruh akan menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja,  Alhamdulillah pihak eksekutif atau Pemkab Bogor juga akan memberikan sikap menolak (UU Cipta Kerja atau Omnibus Law)," tegas Sukmayana. (Reza Zurifwan)