Optimisme Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

Optimisme Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19
Foto: Ridwan Abdul Malik

INILAH, Bandung - Pemerintah Indonesia optimis bahwasannya Pilkada bisa menjadi instrumen atau alat dalam memerangi pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan mewajibkan para paslon kepala daerah untuk mengkampanyekan protokol kesehatan Covid-19 terhadap konstituennya.

Hal tersebut disampaikan langsung Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, dalam Webinar yang digelar Indonesia Politics Research and Consulting (IPRC) dengan tema Telaah Satu Tahun Pemerintahaan Jokowi-Maruf Amin dalam penyelengaraan Pilkada, Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Kamis (15/10/2020).

"Pemerintah sudah menyusun tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan PKPU. Kami pemerintah meyakini Pilkada ini bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk melawan pandemi Covid-19," ucap Akmal.

Selain itu, Akmal mengungkapan, semua paslon kepala daerah diwajibkan untuk mendorong program pemerintah terkait protokol kesehatan Covid-19, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus tersebut.

"Kami paham ada yang berkata pilkada dapat berpotensi menjadi klaster baru (Covid-19), tapi kami tetap optimis dan mendorong semua paslon untuk mengkampanyekan protokol kesehatan," ujar Akmal.

Lebih lanjut, Akmal mengungkapan, Pilkada diharapkan dapat mejadi ajang adu gagasan bagi para calon kepala daerah untuk menawarkan solusi terkait penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Pasalnya, pesta demokrasi saat ini dilakukan ditengah pandemi Covid-19.

"Kita ingin demokrasi berjalan tetapi perang tehadap pandemi Covid-19 tetap berjalan. Dan kami ingin pilkada ini dijadikan ajang bagi para paslon untuk menawarkan solusi memerangi pandemi Covid-19," tuturnya.

"735 paslon dan tim suksesnya uni adalah kekuatan yang sangat hebat sekali jika berhasil mengajak masyarakat untuk menaati protokol kesehatan," sambungnya.

Akmal menjelaskan, salah satu pertimbangan lainnya yang mengharuskan pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan yaitu ketidakpastian pandemi Covid-19 akan berakhir. Pasalnya, hingga saat ini obat Covid-19 belum juga ditemukan, meski sudah ada beberapa vaksin yang sedang diujicobakan.

Oleh karena itu, lanjut Akmal, Pemerintah mengambil keputusan optimis dengan tetap menggelar Pilkada, namun harus dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

"Dalam kondisi ketidakpastian kita harus tetap optimis, kita berada pada kondisi krisis yang tidak tau kapan ini berakhir yang pasti kita harus optimis melewati demokrasi ini dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPRC, Firman Manan menambahkan, masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan Pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi jika protokol kesehatan diterapkan masing-masing paslon dan tim sukses, terhadap konstituennya.

"Kekhawatiran iya dalam hal menjadi waspada tapi tidak perlu berlebihan karena ini agenda demokrasi rutin yang sebetulnya harus berjalan, penundaan pilkada itu juga kan menunda hak politik publik," ungkap Firman di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung.

Saat disinggung terkait partisipasi publik dalam Pilkada. Firman mengungkapkan, pandemi Covid-19 tidak akan berdampak pada partisipasi publik dalam Pilkada. Hal itu bergantung pada bagaimana para kandidat kepala daerah mampu mengajak masyarakat untuk berkontribusi memberikan hak politiknya.

Meski begitu, Firman mengakui, terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menolak dan mengancam akan melakukan Golput dalam Pilkada. Tetapi, sepanjang kelompok tersebut tidak memaksa masyarakat untuk golput itu tidak menjadi permasalahan serius.

"Kalau bicara tingkat partisipasi rendah kan bukan hanya karena Covid-19. Tidak selalu variabelnya karena Covid-19. Sepanjang pesertanya bisa memberikan harapan kepada publik, bahwa daerahnya bisa dipimpin dengan baik bisa juga menjadi faktor," papar Firman.

"Soal golput memang tidak ada aturannya (hak masyarakat), kecuali menghalangi orang yang ingin menggunakan hak pilih itu tidak boleh. Kampanye golput juga kan untuk apa kepentingannya, sehingga harus menyuarakan orang tidak datang ke tps. Ini kan hak politik kalau kita berfikir panjang kedepan, ini momentum menggunakan kedulatannya masyarakat," lanjut Firman.

Ditemui ditempat yang sama, Direktur Arus Publik Indonesia, Feri Kurniawan, menjelaskan, pelaksanaan Pilkada dinilainya dapat membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, perputaran uang dari paslon atau kandidat kepala daerah dapat juga membantu sektor UMKM. Salah satunya, pembuatan kaos hingga banner dalam para paslon.

"Kalau diliat dari sektor ekonomi, Pilkada juga mampu memberikan dampai baik bagi para pelaku usaha, salah satunya pengusaha UMKM, misalnya kaos dll," ujarnya.

Selain itu, para kandidat kepala daerah juga diyakini mampu memberikan sumbangsih meringankan beban ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Salah satunya pemberian sembako dengan tidak melebihi batas aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Misalnya mereka memberi masker, atay bantuan sosial terhadap masyarakat untuk mendapatkan simpati publik. Tapi tetap, tidak boleh melanggar aturan pemilu misalnya politik uang atau sebagainya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada Serentak ditengah pandemi Covid-19. Di Jawa Barat sendiri Pilkada serentak dilakukan di 8 daerah yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Saat ini tahapan Pilkada serentak akan memasuki masa kampanye terhitung tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. (Ridwan Abdul Malik)