Cadisdik VII Luncurkan Gerecep Simanis Cadisdik 7 dan Pencegahan Pungli di Satuan Pendidikan

Cadisdik VII Luncurkan Gerecep Simanis Cadisdik 7 dan Pencegahan Pungli di Satuan Pendidikan
istimewa

INILAH, Bandung - Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah VII menggelar "Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar di Satuan Pendidikan", sekaligus meluncurkan Website "Gerecep Simanis Cadisdik 7". Kegiatan ini dilaksanakan di SMKN 3 Bandung, yang dihadiri Kepala SMA/SMK/SLB, serta perwakilan komite sekolah.

Kepala Cadisdik Wilayah VII Endang Susilastuti menyatakan, pelayanan publik yang baik tentu memerlukan transparansi yang kuat.

"Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami memperkenalkan sebuah aplikasi pengaduan berbasis teknologi informasi yang kami beri nama Gerecep Simanis Cadisdik 7," tutur Endang, Jumat (16/10/2020).

Dia mengungkapkan, Gerecep Simanis Cadisdik 7 ini adalah singkatan dari Gerak Reaksi Cepat - Sistem Informasi Aduan dan Aspirasi Pendidikan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7.

"Gerecep Simanis ini juga mengandung arti bahwa Cadisdik 7 harus bergerak atau bereaksi cepat dalam menangani pengaduan, keluhan ataupun aspirasi pendidikan yang dikelola secara online. Sehingga, diharapkan semua permasalahan bisa cepat tertangani dan dicarikan solusinya," jelasnya.

Endang berharap, kegiatan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap satuan pendidikan, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasi Satgas Saber Pungli Jawa Barat (Jabar) Harso Pudjohartono memaparkan penyebab terjadinya pungli secara umum disebabkan adanya ketidakpastian pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan. Sehingga, masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup, termasuk di bidang pendidikan. 

"Sedangkan pungli oleh pegawai negeri, yaitu tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam memberantas pungli adalah dengan meningkatkan pelayanan publik," imbuhnya.

Selain itu lanjut Harso, masyarakat harus diedukasi dalam bentuk kampanye publik agar tidak memberikan tips kepada petugas pelayanan dan mau mengantre untuk mendapatkan pelayanan.

“Mari kita senantiasa membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa,” tegasnya. (Okky Adiana)