Jumlah TPS Pilkades Ditambah: Kepala DPMD Bogor: Tergantung BPD dan Satgas Covid-19

Jumlah TPS Pilkades Ditambah: Kepala DPMD Bogor: Tergantung BPD dan Satgas Covid-19
Kepala DPMD Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor- Sebanyak 88 desa di Kabupaten Bogor akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Sejauh ini jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada tambahan walaupun saat ini Kabupaten Bogor masih dalam masa pandemi virus corona (Covid19).

Penambahan jumlah TPS ini dianggap penting oleh masyarakat guna mengurangi potensi kerumunan massa, penambahan jumlah TPS ini diserahkan masing-masing Badan Pemusyarawatan Desa (BPD) dan satuan tugas (Satgas) percepatan penangganan Covid 19 desa ataupun kecamatan setempat.

"Pilkades serentak ini hajatnya BPD jadi jika ada kepentingan penambahan jumlah TPS untuk mengurangi potensi kerumunan massa  itu tergantung usulan dari pihak desa atau masyarakatnya, kami sebagai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya menyetujui," kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi kepada wartawan, Minggu, (18/10).

Pria yang masih kerabat dekat pejuang kemerdekaan Mayor Oking (Raden Oking JayaAtmaja) ini menerangkan untuk melihat kebutuhan jumlah TPS, jajarannya bersama salah satu pemerintah desa akan menggelar simulasi.

"Tujuan simulasi Pilkades ini untuk melihat dan mengevaluasi kebutuhan tambahan apa saja yang diperlukan, termasuk kebutuhan akan jumlah TPS di setiap masing-masing desa. Mudah-mudahan bulan Oktober ini kami bisa melakukan simulasi Pilkades," terangnya.

Ade menuturkan untuk mengcover biaya tambahan keperluan Pilkades serentak pada akhir Bulan  Desember Tahun 2020 ini, Pemkab Bogor pun memberikan dana tambahan dari awalnya Rp 15 milyar menjadi Rp16,2 milyar.

"Dana perhelatan Pilkades serentak ini naik dari Rp 15 milyar menjadi Rp 16,2 milyar, angka itu keluar karena kami meningkatkan nilai persuara dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu," tutur Ade.

Ia melanjutkan dari 88 pemerintah desa, hanya 66 pemerintah desa yang diisi oleh pelaksana harian (Plt) dimana pejabat sementara kepala desa itu diambil dari pejabat di masing-masing kecamatan.

"Hanya 66 pemerintah desa yang dipimpn oleh Plt, karena ada 22 pemerintah desa yang Kades (kepala desanya) habis masa jabatannya pada Tahun 2021 mendatang," lanjutnya. 

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Muad Khalim lebih memilih pengaturan pemilih saat mencoblos dan kepastian dilaksanakan protokol kesehatan Covid 19 ketimbang menambah TPS.

"Saya lebih setuju bukan TPSnya yang ditambah tetapi lebih kepada kepastian dilaksanakan protokol kesehatan Covid 19 termasuk pengaturan masa pencoblosan hingga tidak ada kerumunan massa, masyarakat juga harus disosialisasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) itu bukan berarti tidak ada lagi wabah Covid 19 hingga mereka tidak menggunakan masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan hand sanitizer secara rutin," jelas Muad. (Reza Zurifwan)