Miris Melihat Kondisi Puncak, Puncak Ngahiji Serukan 'Babakti ka Lemah Cai'

Miris Melihat Kondisi Puncak, Puncak Ngahiji Serukan 'Babakti ka Lemah Cai'
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor- Di hari jadinya yang ke-3, komunitas Puncak Ngahiji mengajak masyarakat Puncak maupun Pemkab Bogor untuk Babakti ka Lemah Cai atau berbakti kepada tanah air.

Ajakan itu disuarakan oleh para aktivis lingkungan hidup ini karena selama beberapa tahun ini terjadi bencana alam banjir bandang baik di Kecamatan Cisarua maupun Kecamatan Megamendung dan juga pencemaran lingkungan hidup di Sungai Ciliwung dan Sungai Cisarua.

"Terjadi peralihan fungsi lahan secara masif dari lahan serapan air menjadi resort, hotel, tempat usaha maupun rumah. Kondisi itu diperparah denga  pelanggaran aturan garis sepadan sungai, pembuangan limbah rumah tangga maupun limbah industri pariwisata hingga tidak hanya terjadi bencana alam banjir bandang tetapi juga tercemarnya air sungai hingga 'hilangnya' beberapa jenis ikan," kata Kordinator Puncak Ngahiji Mulyana kepada wartawan, Minggu, (18/10).

Pria berusia 48 tahun ini menambahkan sebenarnya Pemkab Bogor sudah menerbitkan peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum Bab IX pasal 39 ayat 1 dan Perda nomor 2 Tahun 2014  tentang pengelolaan sampah, namun karena tidak dilibatkan dalam implementasi itu maka peraturan tersebut hanyanlah peraturan belaka.

"Dalam mengimplementasikan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum Bab IX pasal 39 ayat 1 dan Perda nomor 2 Tahun 2014  tentang pengelolaan sampah, Pemkab Bogor tak melibatkan masyarakat terutama masyarakat Puncak hingga kurangnya kesadaran untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup," tambahnya.

Bram sapaan  akrab pria ini melanjutkan jika melihat sungai saat ini dan sungai di masa ia kecil dahulu terjadi peralihan kemanfaatan, dimana  dulu sumber kehidupan menjadi tak terurus bahkan menjadi 'tempat sampah'.

"Sungai dulu sumber kehidupan, saat ini karena adanya pembuangan limbah dan sampah kini air sungai tidak lagi berfungsi sebagai air minum, keperluan memasak dan mandi. Kita mungkin tak bisa mengembalikan jernihnya air sungai seperti dahulu tetapi setidaknya bisa mengurangi kadar kerusakan termasuk  dengan penertiban bangunan baik yang melanggar aturan garis sepadan sungai atau aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kami minta kepedulian dan ketegasan baik oleh Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat," lanjut Bram.

Ia menegaskan agar kedepan program pemerintah seperti #SavePuncak bisa lintas sektoral sehingga tidak hanya sektor lalu lintas dan pariwisata yang menjadi bahan evaluasi tetapi juga mengevaluasi kelestarian lingkungan hidup.

"#Save Puncak itu juga harus mengeavluasi atau merehabilitasi lingkunga  hidup yang rusak, kami mau program kerja pemerintah ini terus dilanjutkan walaupun terjadi pergantian pemimpin baik ditingkat daerah maupun pusat," tegasnya.

Ketua umum penggiat pelestarian lingkungan (Pepeling) Taufik Hidayat membenarkan bahwa dari sekian banyak titik pembuangan sampah di sungai, yang terbanyak ada di belakang Pasar Cisarua.

"Belakang Pasar Cisarua itu titik pembuangan sampah terbesar ada di Sungai Cisarua, dimana sungai itu salah satu hulu Sungai Ciliwung. Kami sebagai penggiat pelestarian lingkungan bukannya tidak senang akan berkembangnya usaha pariwisata tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu keseimbangan alam," papar Taufik.

Ia menerangkan sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup baik komunitas Puncak Ngahiji maupun Pepeling selama beberapa tahun ini secara berkala kerap membersihkan sampah yang ada di sungai dan menanam pohon di bebukitan maupun sepadan sungai.

"Bebersih sampah di sungai maupun penanaman pohon ini sudah menjadi agenda rutin kami ditengah hiruk pikuknya dunia pariwisata  di Kawasan Puncak, semoga kedepan masyarakat dan wisatawan sadar, bahwa Puncak ini punya kita semua sehingga sama-sama menjaga kelestarian alamnya," terangnya.  (Reza Zurifwan)
INILAH, Bogor-Di hari jadinya yang ke 3, komunitas Puncak Ngahiji mengajak masyarakat Puncak maupun Pemkab Bogor untuk Babakti Ka Lemah Cai atau berbakti kepada tanah air.

Ajakan itu disuarakan oleh para aktivis lingkungan hidup ini karena selama beberapa tahun ini terjadi bencana alam banjir bandang baik di Kecamatan Cisarua maupun Kecamatan Megamendung dan juga pencemaran lingkungan hidup di Sungai Ciliwung dan Sungai Cisarua.

"Terjadi peralihan fungsi lahan secara masif dari lahan serapan air menjadi resort, hotel, tempat usaha maupun rumah. Kondisi itu diperparah denga  pelanggaran aturan garis sepadan sungai, pembuangan limbah rumah tangga maupun limbah industri pariwisata hingga tidak hanya terjadi bencana alam banjir bandang tetapi juga tercemarnya air sungai hingga 'hilangnya' beberapa jenis ikan," kata Kordinator Puncak Ngahiji Mulyana kepada wartawan, Minggu, (18/10).

Pria berusia 48 tahun ini menambahkan sebenarnya Pemkab Bogor sudah menerbitkan peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum Bab IX pasal 39 ayat 1 dan Perda nomor 2 Tahun 2014  tentang pengelolaan sampah, namun karena tidak dilibatkan dalam implementasi itu maka peraturan tersebut hanyanlah peraturan belaka.

"Dalam mengimplementasikan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum Bab IX pasal 39 ayat 1 dan Perda nomor 2 Tahun 2014  tentang pengelolaan sampah, Pemkab Bogor tak melibatkan masyarakat terutama masyarakat Puncak hingga kurangnya kesadaran untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup," tambahnya.

Bram sapaan  akrab pria ini melanjutkan jika melihat sungai saat ini dan sungai di masa ia kecil dahulu terjadi peralihan kemanfaatan, dimana  dulu sumber kehidupan menjadi tak terurus bahkan menjadi 'tempat sampah'.

"Sungai dulu sumber kehidupan, saat ini karena adanya pembuangan limbah dan sampah kini air sungai tidak lagi berfungsi sebagai air minum, keperluan memasak dan mandi. Kita mungkin tak bisa mengembalikan jernihnya air sungai seperti dahulu tetapi setidaknya bisa mengurangi kadar kerusakan termasuk  dengan penertiban bangunan baik yang melanggar aturan garis sepadan sungai atau aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kami minta kepedulian dan ketegasan baik oleh Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat," lanjut Bram.

Ia menegaskan agar kedepan program pemerintah seperti #SavePuncak bisa lintas sektoral sehingga tidak hanya sektor lalu lintas dan pariwisata yang menjadi bahan evaluasi tetapi juga mengevaluasi kelestarian lingkungan hidup.

"#Save Puncak itu juga harus mengeavluasi atau merehabilitasi lingkunga  hidup yang rusak, kami mau program kerja pemerintah ini terus dilanjutkan walaupun terjadi pergantian pemimpin baik ditingkat daerah maupun pusat," tegasnya.

Ketua umum penggiat pelestarian lingkungan (Pepeling) Taufik Hidayat membenarkan bahwa dari sekian banyak titik pembuangan sampah di sungai, yang terbanyak ada di belakang Pasar Cisarua.

"Belakang Pasar Cisarua itu titik pembuangan sampah terbesar ada di Sungai Cisarua, dimana sungai itu salah satu hulu Sungai Ciliwung. Kami sebagai penggiat pelestarian lingkungan bukannya tidak senang akan berkembangnya usaha pariwisata tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu keseimbangan alam," papar Taufik.

Ia menerangkan sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup baik komunitas Puncak Ngahiji maupun Pepeling selama beberapa tahun ini secara berkala kerap membersihkan sampah yang ada di sungai dan menanam pohon di bebukitan maupun sepadan sungai.

"Bebersih sampah di sungai maupun penanaman pohon ini sudah menjadi agenda rutin kami ditengah hiruk pikuknya dunia pariwisata  di Kawasan Puncak, semoga kedepan masyarakat dan wisatawan sadar, bahwa Puncak ini punya kita semua sehingga sama-sama menjaga kelestarian alamnya," terangnya.  (Reza Zurifwan)