Bima: Apeksi Bentuk Tim Khusus Kaji UU Ciptaker

Bima: Apeksi Bentuk Tim Khusus Kaji UU Ciptaker
istimewa

INILAH, Bogor - Jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar pertemuan membahas mengenai UU Ciptaker di Jakarta, akhir pekan lalu.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pertemuan Apeksi menghasilkan sejumlah kesepakatan dari para wali kota se-Indonesia. Wakil Ketua Apeksi itu menyebuktkan, ada kesamaan pandangan terkait dengan aspek kewenangan daerah dalam UU Ciptaker. 

"Pengurus APEKSI melihat bahwa banyak sekali kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat. Kami melihat bahwa ruh otonomi daerah ini akan tergerus dengan UU Ciptaker ini. Banyak catatan kami terkait dengan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pusat," kata Bima kepada wartawan, Minggu (18/10/2020).

Dia melanjutkan, forum tersebut juga menyepakati seluruh anggota Apeksi di berbagai daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para stakeholder, seperti teman-teman kampus, aktivis, LSM lingkungan hidup, dan para pakar.

"Untuk menyerap apa saja yang menjadi catatan di omnibus law ini. Langkah ini juga dilakukan untuk memberikan masukan bagaimana memastikan UU Ciptaker ini sesuai dengan targetnya, yaitu menciptakan Lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sembari memastikan tetap menjadi pembangunan yang berkelanjutan," tambahnya.

Bima mengakui, aspirasi tersebut akan dicatat masing-masing kepala daerah untuk ditampung dan kemudian dirumuskan poin-poin secara detail yang akan digunakan sebagai bahan penguatan pada pembahasan aturan turunan yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang sekarang ini sedang dirumuskan. 

"Kepala daerah dalam hal ini para wali kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyerapan aspirasi di wilayahnya. Ya, karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana pembangunan di daerahnya masing-masing ini bisa tetap terus berjalan sesuai dengan aturan," tegasnya.

Menurutnya, kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat, jadi tentunya merasa penting dan perlu untuk terus berkomunikasi dan berdialog dengan rakyat.

"Sehingga tidak bisa disederhanakan bahwa ini adalah sikap yang berlawanan dengan pusat. Karena tujuan Apeksi adalah menguatkan dan menyempurnakan agar UU ini tidak mengalami persoalan," tegasnya

Bima menegaskan, untuk mengawal kebijakan dan masukan-masukan dari para stakeholder tersebut Apeksi juga sepakat untuk membentuk tim khusus. 

"Kami meminta tim dari Apeksi ini dilibatkan dalam perumusan aturan-aturan turunannya. Jadi kami membentuk tim khusus membuat kajian-kajian, meminta masukan dari semua stakeholder dari kota masing-masing. Rabu pekan depan kita akan bertemu lagi untuk secara resmi membahas mengenai poin-poin apa yang harus ada di situ," pungkasnya. (Rizki Mauludi)