OJK: Penambahan Jumlah Restrukturisasi Kredit Sudah "Flat"

OJK: Penambahan Jumlah Restrukturisasi Kredit Sudah "Flat"
Ilustrasi (antara)

INILAH, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan penambahan jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi baik kredit maupun pembiayaan sudah tidak lagi menunjukkan tren kenaikan bahkan kini cenderung "flat" atau mendatar.

"Akhir-akhir ini penambahan jumlah restructure ini sudah mulai flat. Jadi kelihatannya magnitude-nya sudah optimal. Tidak akan nambah lagi, kalaupun nambah kecil sekali," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat menjadi pembicara dalam seminar Capital Market Summit & Expo di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data OJK, realisasi restrukturisasi dari 100 bank di Tanah Air per 28 September 2020 telah mencapai Rp904,3 triliun dari 7,5 juta debitur. Secara lebih rinci, restrukturisasi senilai Rp359,98 triliun untuk 5,82 juta debitur dan Rp544,31 triliun untuk 1,64 juta debitur.

"Kalau kita lihat dari total kredit Rp5.400 triliun, sekarang ini ada sekitar Rp900 triliun masuk program restrukturisasi. Ini yang sudah direstruktur, artinya jumlah nasabah ini pada saat ini tidak bisa mengangsur baik pokok maupun pinjaman," kata Wimboh.

Sementara itu, data dari 181 perusahaan pembiayaan per 13 Oktober 2020 jumlah restrukturisasi telah mencapai Rp175,21 triliun dari 4,73 juta kontrak resmi yang disetujui. Sebanyak 651 ribu kontrak dari UMKM dan ojek online (ojol) dan 4,08 juta dari non UMKM dan non ojol.

"Tidak masalah, ini akan kita hidupkan pada waktunya dan sekarang sudah mulai kita kasih berbagai insentif yang didesain oleh menteri keuangan berkaitan dengan subsidi untuk UMKM dan juga penjaminan baik UMKM maupun korporasi untuk memudahkan dan memberikan ruang bagi pengusaha kita bangkit kembali. Dan bahkan penjaminan itu fee-nya dibayar oleh pemerintah bahkan menteri keuangan juga memberikan berbagai insentif pajak agar bisa bangkit kembali," ujar Wimboh.

Menurut Wimboh, sinergi kebijakan baik dari sisi keuangan, moneter, fiskal, serta sektor riil memang terus dibutuhkan agar ekonomi dapat pulih kembali setelah terpuruk akibat pandemi.

"Kita sudah bisa bertahan, sekarang permsalahannya bagaimana ke depan. Bagaimana kita bangkitkan lagi ekonomi kita," katanya.

Pandemi Covid-19 yang sejak Maret 2020 melanda Indonesia memang berimbas ke semua sektor. Pemerintah dan otoritas keuangan pun telah berupaya agar likuiditas di sektor keuangan tetap aman sehingga masyarakat tidak terkendala dalam menjalankan bisnis terutama untuk akses ke sektor keuangan.

"Kami bersama BI bersepakat dan BI juga telah menurunkan Giro Wajib Minimum dan suku bunga diturunkan, dan pemerintah juga melakukan spending yang cukup agresif melalui Perppu. Bahkan pemerintah diperkenankan untuk budget deficit lebih dari tiga persen dan ini luar biasa sampai ada Rp625 triliun untuk budget pemulihan," ujar Wimboh.

Dengan likuiditas yang sudah baik saat ini, lanjut Wimboh, pekerjaan rumah berikutnya yaitu bagaimana meningkatkan permintaan kredit dari masyarakat.

Pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif agar permintaan domestik meningkat melalui belanja negara termasuk di dalamnya alokasi untuk bantuan sosial langsung dan insentif lainnya. (antara)