Antrean Penerimaan Bantuan Rawan Jadi Klaster Penyebaran Covid-19

Antrean Penerimaan Bantuan Rawan Jadi Klaster Penyebaran Covid-19
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Dalam beberapa waktu terakhir, di sejumlah lokasi kerap terjadi kerumunan warga mengantre mendapatkan bantuan sosial tunai maupun UMKM di kantor pemerintah semisal kantor desa, kantor dinas, maupun fasilitas layanan masyarakat semisal kantor pos dan bank. 

Kerap kali warga mengantre dalam jarak rapat dan sebagian tak mengenakan masker secara benar, seakan tak peduli akan penyebaran virus corona yang masih mengancam. Apalagi Kabupaten Garut masih dalam kondisi Darurat Covid-19 dengan temuan kasus positif Covid-19 yang terus meninggi. 

Seperti bertumpuknya massa penerima bantuan UMKM di kantor BRI pada Senin (19/10/2020).

Jika tak disikapi serius, lemahnya kedisiplinan warga akan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 seperti itu dapat berpotensi melahirkan klaster baru penyebaran virus corona. 

Bukan hanya itu, potensi adanya klaster baru penyebaran Covid-19 juga dikhawatirkan muncul di lokasi bencana longsor dan banjir yang belum lama ini terjadi di wilayah selatan Kabupaten Garut. Potensi tersebut ada dengan banyaknya kerumunan warga mengantre menerima bantuan serta keluar masuknya orang dari luar daerah bencana. Baik sekadar melakukan pemantauan maupun menyumbang bantuan.

Kendati demikian, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut mengklaim bila Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Garut sudah melakukan imbauan langsung serta memberikan teguran lisan ke BRI Jalan Ahmad Yani Garut Kecamatan Garut Kota berkaitan penumpukan massa penerima bantuan UMKM.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Garut Muhammad Topan Sandi, bila terjadi pelanggaran terhadap prokes pencegahan Covid-19 maka berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ada tiga tahapan pemberian sanksi. Mulai sanksi ringan, sedang hingga berat.

"Untuk sanksi kategori ringan berupa teguran lisan, sudah disampaikan kepada pihak BRI. Apabila tidak diindahkan, baru diberikan teguran tertulis," ujarnya.

Kekhawatiran adanya klaster baru penyebaran Covid-19 di lokasi bencana longsor dan banjir di selatan Garut itu sempat dikemukakan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Terlebih, dia menilai masyarakat Garut belum sepenuhnya menerapkan adaptasi kebiasaan baru.

"Saya lihat di sana banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Saya berharap tidak terjadi adanya klaster Covid-19 di tempat bencana," kata Helmi. (Zainulmukhtar)