UMP Jabar 2020 Tidak Ingin Ada Dinamika, Ridwan Kamil Berharap Semua Pihak Saling Memahami

UMP Jabar 2020 Tidak Ingin Ada Dinamika, Ridwan Kamil Berharap Semua Pihak Saling Memahami
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap semua pihak dapat saling memahami guna menempuh kesepakatan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2021. Di mana saat ini Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sedang melakukan musyawarah untuk menentukan UMP tersebut dan hasilnya bakal  diumumkan pada 1 November 2020.

Ridwan Kamil mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian ini, seharusnya seluruh pihak bisa saling memahami.

"Yang namanya upah itu kan kesepakatan. Kesepakatan itu sedang dibahas sampai sebelum tanggal 1 (November). Kalau UMP itu kan upah paling minimum se-provinsi, biasanya mengambil upah yang paling rendah di kota kabupaten tertentu. Yang ramai sebenarnya di UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)," ujar Ridwan Kamil, Senin (19/10/2020).

Diketahui, besaran UMP tahun 2021 kemungkinan tidak akan naik pada 2021 mendatang. Wacana itu mengemuka dalam dialog Dewan Pengupahan Nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berlangsung selama tiga hari, tepatnya 15-17 Oktober 2020.

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil-, jika pihak Dewan Pengupahan Nasional memiliki wacana untuk tidak menaikkan UMP pada tahun ini, maka lebih baik disepakati terlebih dulu secara bersama antara pihak pengusaha dan buruh.

"Kalau wacana itu ada, yang penting dipahami. Situasi susah kan. Mau naikin (upah) juga dari mana, yang ada penutupan (industri). Peristiwa bersejarah pertama ya, ada upah yang tidak naik atau turun, karena situasi memang luar biasa parah," katanya.

Yang paling penting, menurut dia, semua pihak dapat menemukan kesepakatan sehingga tidak ada dinamika yang terjadi hingga menimbulkan unjuk rasa. Pihaknya, katanya, sudah lelah dengan dinamika di lapangan.

"Mudah-mudahan saya berdoa dan saya lagi kondisikan dengan Sekda dan dan tim pemulihan ekonomi, agar komunikasi betul-betul saling paham. Situasi sangat berat. (Mengenai UMP lebih rendah dari tahun lalu) belum. Hari ini kepala dinas saya masih rapat dengan tim pengupahan, buruh dan pengusaha," katanya. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2020 sebesar Rp 1.810.351,36 atau mengalami kenaikan Rp 141.978,53 dari tahun lalu dan berlaku mula 1 Januari 2020. Penetapan UMP tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Rianto Nurdiansyah)