Anggaran Ditambah, Heri Aristandi Dukung Larangan Pungutan kepada Calon Kades

Anggaran Ditambah, Heri Aristandi Dukung Larangan Pungutan kepada Calon Kades
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Anggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) ditambah dari Rp15 miliar menjadi Rp16,2 miliar. Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Heri Aristandi meminta ada sanksi tegas apabila Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) selaku panitia Pilkades mengambil pungutan kepada para calon kepala desa.

"Harusnya dengan adanya tambahan anggaran untuk Pilkades serentak di 88 desa, BPD selaku panitia tidak lagi memungut iuran kepada para calon kepala desa. Saya minta dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2020 ada aturan sanksi yang mengaturnya," pinta Heri kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, Ketua Fraksi Gerindra ini menambahkan dengan masih berlangsungnya masa pandemi Covid-19 dia pun mempersilahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk menambah total anggaran Pilkades.

"Pilkades serentak tahun ini kan berbeda dimana panitia harus melaksanakan juga protokol kesehatan Covid-19, saya mendukung apabila DPMD meminta tambahan anggaran asalkan ajang Pilkades ini tidak menjadi klaster penyebaran wabah Covid-19," tambahnya.

Sementara itu, Calon Kepala Desa (Kades) Gadog Dedi Junaidi mendukung apabila dalam ajang Pilkades mendatang para calon Kades tidak dipungut biaya tambahan agar ajang pemilihan tersebut berjalan jujur dan adil.

"Pilkades itu harus berlangsung secara jujur, adil dan berkualitas hingga wajar apabila Pemkab Bogor menanggung seluruh pembiayaannya, saya setuju jika para calon Kades tidak lagi dipungut biaya seperti tahun-tahun sebelumnya," tutur Dedi.

Pria yang sudah didemisionerkan dari jabatannya selaku Kades Gadog ini melanjutkan pada 2014 lalu dirinya dan calon kades lainnya dipungut biaya sebesar Rp15 juta oleh BPD.

"Pungutan biaya memang memberatkan para calon Kades, selain itu tentunya kita berharap dengan digratiskan dalam pencalonan tidak ada lagi Kades yang melakukan penyelewengan atau korupsi karena harus mengembalikan biaya kampanyenya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)