PT Dharma Electrindo Manufacturing Diduga Sabotase Hak Buruh

PT Dharma Electrindo Manufacturing Diduga Sabotase Hak Buruh
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Nasib buruh selalu ditekan. Bahkan, mereka kerap mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Kondisi itulah yang kini dialami buruh di PT Dharma Electrindo Manufacturing. 

Diduga, perusahaan tersebut telah menyabotase hak-hak para buruh. Alhasil, para pekerja pun melaporkan ke Polresta Cirebon. Tercatat, ada tiga kasus yang dilaporkan. 

Aka Surana, salah satu buruh yang di-PHK mengatakan pada 2 Januari 2020 lalu para karyawan yang berjumlah 135 orang menyatakan ingin berafiliasi dengan serikat buruh FSPMI Cirebon Raya. Namun, banyak intimidasi dari pihak perusahaan kepada 135 karyawan yang masuk ke FSPMI ini. Mereka diancam akan di-PHK kalau tetap masuk ke FSPMI. 

"Memang sebelumnya para karyawan sudah bergabung dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang sudah ada di perusahaan ini selama tiga tahun," kata Aka kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, dari 135 orang yang sudah bergabung ke FSPMI Cirebon Raya, hanya 9 orang yang tetap bertahan.  Akhirnya, 9 karyawan ini pun di-PHK sepihak oleh perusahaan pada tanggal 20 Januari 2020. Tidak terima dengan PHK, Aka bersama teman temannya mengajukan somasi kepada pihak perusahaan.

"Jadi dengan kejadian itu kami melaporkan pihak manajemen perusahaan ke Polresta Cirebon. Sebelumnya kami sudah mengirimkan surat somasi ke manajemen, tapi tidak direspon," ungkap Aka. 

Ironisnya, lanjut Aka, 9 buruh juga gajinya tidak dibayar selama 20 hari kerja. Sedangkan uang pesangon, sampai sekarang belum dibayarkan padahal statusnya karyawan tetap. Pihak perusahaan memang akan memberikan hak 9 buruh, tetapi harus dengan syarat menyetujui di-PHK.

Aka melanjutkan, kasus lainnya yang juga dilaporkan para buruh ke Polresta Cirebon, yakni terkait pemberhentian BPJS Kesehatan kepada 9 karyawan ini. Saat pihakny melakukan konfirmasi ke pihak BPJS, ternyata dari perusahaan menyatakan bahwa 9 orang ini telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai karyawan.  Padahal, tidak ada satupun yang mengajukan pengunduran diri. 

"Kalau laporan yang ketiga berkaitan dengan dugaan menghalang-halangi terbentuknya serikat pekerja di perusahaan kami. Ini kan sudah tidak benar," imbuhnya.

Hal senada dikatakan Sekjen FSPMI Cirebon Raya Moh Machbub. Dia menjelaskan, pihak PT Dharma Electrindo Manufacturing telah menyabotase hak-hak para pekerja. Bahkan, pihak perusahaan melakukan intimidasi berupa ancaman kepada para karyawan yang akan masuk ke FSPMI Cirebon Raya.

Imbasnya, dengan jumlah 9 orang dari 135 pekerja yang akan masuk ke serikatnya itu, secara otomatis pihak Disnakertrans Kabupaten Cirebon tidak memberi rekomendasi. Sebab, syarat minimal terbentuknya serikat buruh di suatu perusahaan adalah 10 orang.

"FSPMI jelas dirugikan. Disnakertrans enggan merekomendasi. Perusahaan ini juga sudah melakukan penggelapan upah kepada pekerja, pelanggaran pemberhentian BPJS kesehatan, serta melakukan pembrangusan serikat pekerja. Kasus ini sudah kita laporkan semua ke pihak kepolisian," tukasnya. (Maman Suharman)