MUI Jabar Temukan Ponpes Menolak Swab Test Covid-19, Begini Tanggapan Kemenag

MUI Jabar Temukan Ponpes Menolak Swab Test Covid-19, Begini Tanggapan Kemenag
Foto: Antara

INILAH, Bandung - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar Rafani Achyar menyebutkan, masih ada pondok pesantren di Jabar yang menolak untuk dilakukan swab test dan rapid test Covid-19. Meski begitu, dia tidak merincikan lokasi dan nama ponpes yang dimaksud. 

"Dari informasi yang menghindari rapid dan swab, nah ini kami dengar masih ada kelompok masyarakat dan pesantren yang menghindari itu," ujar Rafani saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (21/10/2020). 

Rafani mengungkapkan, sejatinya para kyai dan santri tidak menolak untuk di swab maupun rapid test Covid-19. Pasalnya, hal tersebut semata-mata hanya untuk mengetahui kepastian bahwa pesantren tersebut terbebas dari Covid-19. 

"Intinya kami mengimbau, jangan takut para santri itu, para pengajar, para kyai itu dilakukan rapid, dan swab, itu untuk mengetahui (terpapar atau tidak Covid-19) gitu kan," tutur Rafani. 

Selain itu, Rafani menambahkan, test swab dan rapid test juga dilakukan dengan bantuan dari Pemerintah. Artinya, pondok pesantren yang mengajukan test swab atau rapid test Covid-19 tidak akan dipungut biaya. 

"Toh itu dibiayai pemerintah, itu supaya ketahuan, kalau tahu nanti kan ada tindakan, umpamanya isolasi mandiri, isolasi kan ditanggung pemerintah juga," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Rafani meminta, Pondok Pesantren untuk memperketat protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, MUI berharap tidak terjadi lagi klaster pesantren Covid-19. 

"Coba lah kyai itu terapkan protokol kesehatan di pesantren, agar tidak terjadi lagi klaster di Ponpes itu," pungkas Rafani. 

Sementara itu, Kasubag Inmas Kanwil Kemenag Jabar Ohan Burhan menampik pernyataan Sekretaris MUI Jabar tersebut. Menurutnya, mayoritas Pondok Pesantren yang terdapat pasien positif Covid-19, antusias terhadap rapid maupun swab test Covid-19. 

Meski begitu, Ohan membenarkan, memang terdapat beberapa kekhawatiran pihak pesantren sebelum dilakukan test swab atau rapid Covid-19. Satu diantaranya masalah biaya test, namun hal tersebut sudah dibantu oleh Pemerintah Daerah maupun Kemenag. 

"Sebenarnya engga, tapi dari sisi biaya mungkin mahal, kan hampir 900 ribu, kan kalau difasilitasi oleh pemerintah ada yg melakukan. Pesantren lebih antusias melaksanakan itu (swab atau rapid test) asalkan dibackup biayanya," tandasnya. (Ridwan Abdul Malik)