DPRD Jabar Harap Pemprov Punya Solusi Atasi Kekeringan dan Banjir

DPRD Jabar Harap Pemprov Punya Solusi Atasi Kekeringan dan Banjir
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira berharap, sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) memiliki solusi untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim hujan.

Dia mengatakan, persoalan tersebut jangan dibiarkan terjadi di setiap tahun, karena dapat merugikan masyarakat. Pola yang dibangun, dengan pengerukan sungai agar bisa menampung dan membuang air ke pantai secepat mungkin ketika musim hujan guna mencegah banjir, menurutnya adalah konsep yang tidak tepat. Sebab ketika musim kemarau tiba, kekeringan terjadi dimana-mana.

Khusus di Kota Bandung kata Yunandar, mengacu dari pernyataan Ahli Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, saat ini sudah terjadi penurunan tanah akibat terus disedotnya air bawah tanah. Sementara tidak ada penggantinya yang masuk, ketika musim hujan. Air hujan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggantikan kembali air tanah yang diambil, justru diusahakan dialirkan secepat mungkin ke sungai agar terbuang ke laut.

“Kita harus punya manajemen air. Sejauh ini kita tidak punya paradigma itu. Ketika musim hujan, air dianggap bencana. Gimana secepat mungkin dibuang ke laut. Padahal kalau kita bicara konservasi, harusnya bagaimana kelebihan air di musim hujan bisa dimanfaatkan di musim kemarau. Negara maju di luar negeri, sudah ada caranya. Air hujan tersebut disuntikkan ke dalam. Kita pun seharusnya sudah bisa lakukan itu,” kata Yunandar kepada INILAH.

“Mana sekarang kita, di cekungan Bandung Raya ini sesungguhnya sudah mengalami penurunan permukaan. Ini sudah diterangkan oleh ahli dari ITB, Pak Andreas. Itu terjadi karena air dibawah disedot habis, sementara penggantinya enggak ada. Logikanya, bagaimana caranya kita pertahankan bagaimana air hujan ini bisa turun ke tanah. Sehingga air selalu tersedia di musim kemarau. Sebenarnya teknologinya sudah ada. Untuk disuntikkan ke dalam tanah dan jangan dibuang ke laut,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, penyebab lain kata Yunandar adalah semakin habisnya lahan terbuka hijau akibat meluasnya pemukiman seiring bertambahnya jumlah penduduk. Akibatnya, daerah yang selama ini menjadi wilayah serapan air kian habis karena kebutuhan perumahan tinggi. Dia menilai, ada solusi terhadap persoalan tersebut andai masyarakat punya keinginan mengubah pola pikirnya terkait tempat tinggal.

“Kemudian faktor lain, adalah perumahan yang menghabiskan lahan. Itu tidak bisa dihindari, karena pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Akibatnya, daerah serapan air habis karena kebutuhan perumahan yang tinggi. Apalagi kalau saya lihat, di Jabar itu alih fungsi lahan kebanyakan bukan untuk pabrik tapi pemukiman. Kembali lagi, ini terkait manusianya. Budaya kita, bangun rumah itu harus diatas tanah. Bukan di gedung tinggi seperti rusun (rumah susun) atau apartemen. Sehingga orang akan cari lahan baru, sementara wilayah Jabar sudah padat. Ini kembali ke pola pikir sebenarnya,” ucapnya.

“Tetapi kita bisa edukasi, karena tidak mungkin kita harus terus bangun rumah diatas tanah. Pembangunan keatas harus jadi program pemerintah. Dimulai dengan edukasi sejak dini, baik terhadap dampaknya ke bencana, kemudian harus ada budaya baru untuk mengatasi terbatasnya lahan di kita. Kalau masalah itu tidak bisa diatasi, selamanya kita akan begini,” tandasnya. (Yuliantono)