Omnibus Law Ancam Otonomi Daerah

Omnibus Law Ancam Otonomi Daerah
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Sugianto Nanggolah mengaku khawatir, Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR-RI dan hingga kini ramai mendapat penolakan keras dari semua pihak, mengancam otonomi daerah. Alih-alih memberi kepastian, undang-undang sapu jagad tersebut justru membuat kewenangan urusan daerah menjadi abu-abu.

Otonomi daerah yang seharusnya memberikan kewenangan kepada wilayah untuk mengurus dan mengatur, terutama dalam menciptakan peluang  membuka sumber dan pusat pertumbuhan ekonomi baru malah terancam diambil alih oleh pusat. Dampaknya kata Sugianto, selain melemahkan kewenangan pemerintah daerah juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Otonomi daerah harus betul-betul ke daerah, jangan hanya sebatas wacana. Apalagi dengan Omnibus Las sekarang, dimana otonomi daerah ditarik lagi ke pusat. Itu sangat tidak baik. Kita ini sebagai negara, bukannya maju tetapi malah mundur kalau begitu. Makanya kami menolak, karena dari pandangan Partai Demokrat banyak hal terkait otonomi daerah yang selama ini diperjuangkan, kembali lagi seperti dulu. Ditarik lagi ke pusat. Dampaknya tentu saja akan merugikan daerah,” ujar Sugianto kepada INILAH, Rabu (21/10/2020).

Seharusnya kata dia, pemerintah pusat membantu daerah agar lebih cepat berkembang. Sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan masyarakat bisa hidup sejahtera. Bukan malah mengeruk atau mengambil keuntungan dari daerah. Sugianto pun meminta, undang-undang yang sudah disahkan dapat dikaji ulang dan dipertimbangkan, agar tidak ada yang merasa dirugikan atas pembentukan Undang-undang Cipta Kerja tersebut.

“Ini jelas, untuk Jawa Barat akan sangat merugikan. Jangan sampai gara-gara itu, Jabar hanya dapat getahnya saja. Sedangkan nangkanya pusat yang dapat. Harusnya pusat itu betul-betul bantu daerah. Bukan memanfaatkan daerah,” tutupnya. (Yuliantono)