Nominal Bansos Jabar Tahap III Berubah, Serentak Disalurkan Pekan Depan

Nominal Bansos Jabar Tahap III Berubah, Serentak Disalurkan Pekan Depan

INILAH, Bandung,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap III dapat disalurkan secara serentak paling lambat awal pekan depan. Dari total 1,9 juta, sebanyak 134 paket sudah berada di setiap hub PT Pos untuk didistribusikan.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Dodo Suhendar mengatakan, ada perubahan besaran pada bansos tahap III ini. Di mana setiap keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) akan menerima total Rp350 ribu dengan rincian uang tunai Rp100 ribu dan paket sembako senilai Rp250 ribu.

"Kemarin kita ada rapat antara provinsi dan kabupaten kota. Bahwa sudah diputuskan dan sebentar lagi disalurkan. Bahwa bansos tahap ketiga ini tunainya Rp100 ribu dan sembako senilai Rp250 ribu," ujar Dodo, Kamis (22/10/2020).

Diketahui, saat Kick Off Bansos Pemprov Jabar Tahap III, di Gudang Panasia, Jalan Muhamad Toha, Kota Bandung, Rabu (7/10/2020) lalu, direncanakan bahwa total  bansos tahap III yaitu Rp500 ribu. Jumlah tersebut serupa dengan Bansos Jabar tahap  I dan II namun ada penyesuaian dalam komposisi, yaitu uang tunai Rp250 ribu dan paket sembako Rp250 ribu. "Jadi totalnya yang asalnya di tahap pertama dan kedua Rp500 ribu sekarang (tahap III) menjadi Rp350 ribu rupiah," jelasnya.

Dodo menjelaskan, penyesuaian nominal ini dilakukan agar KRTS di Jabar masih tetap akan mendapat bantuan dari provinsi pada bansos tahap IV yang rencananya bakal disalurkan November mendatang.

Terlebih, terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan pada tahap III sekitar 500 ribu KRTS dibandingkan pada tahap I dan II. Diketahui, pada tahap I hanya sekitar 1,2 juta kepala keluarga yang mendapat bantuan. Sedangkan pada tahap II meningkat menjadi sekitar 1,4 juta.

"Pemprov sangat terbuka, usulan penerima bansos itu bisa masuk melalui Pikobar juga  Sapa Warga, maka ada kebijakan. Supaya di tahap empat masih bisa membantu maka ada penyesuaian dari bantuan," katanya.

Menurut dia, saat ini PT Pos sudah memiliki daftar nominasi penerima manfaat bansos tahap III untuk disalurkan. Di mana sebanyak 134 paket sembako juga sebagian uang tunai  sudah berada di pihak yang akan mendistribusikan tersebut. "Jadi mudah-mudahan akhir Minggu ini paling telat awal minggu depan itu bisa disalurkan yang tahap 3 secara serentak," katanya.

Lebih lanjut, Dodo mengatakan evaluasi yang dilakukan Pemprov Jabar dalam penyaluran bansos dari tahap I hingga II ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Tak terkecuali dari Ombudsman dan KPK.

Menurut Dodo, memang terjadi lika-liku saat penyaluran bansos Jabar tahap I dan II. Dia mengaku, di awal penyaluran  banyak yang salah sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, dia mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah penerima ganda. "Kedua yang sebetulnya tidak berhak, seperti dosen profensi yang dianggap mampu bahkan ada yang DPR dan kepala dinas," ungkapnya.

Selain itu, ada pula dalam satu kartu keluarga mendapatkan bansos lebih dari satu. "Ada yang dua dan tiga. Karena yang masuk itu hanya NIK  tanpa kartu keluarga," imbuh dia.

Berikutnya juga, yaitu mengenai alamat yang tidak lengkap. Menurut Dodo, alamat ini mutlak harus sampai kepada RT dan RW untuk memudahkan PT Pos mengetahui lokasi penerima bansos tersebut. "Jangan sampai distribusinya tidak jelas. Jadi untuk yang tidak jelas alamatnya dipending," katanya.

Berkaca dari sejumlah kendala tersebut, pihaknya melakukan pembersihan data. Terlebih banyak pula penerima yang double, di mana sebelumnya mereka mendapatkan bantuan pula dari jaring pengaman sosia lainnya.  Misalnya, bantuan dari pemerintah pusat, desa, maupun kota/kabupaten. "Untuk itu akhirnya kita dengan Diskominfo Jabar yang memiliki Pikobar membuat suatu sistem cleansing," katanya.

Menurut Dodo, upaya pembersihan data yang dilakukan oleh pihaknya tersebut sempat mendapat aduan masyarkat melalui Ombudsman. Mengingat, terdapat warga yang memprotes lantaran setelah mendapat bansos di tahap I namun tidak mendapatkan kembali pada tahap II.

"Kita jelaskan maka akhirnya Ombdusman juga sangat mengapresiasi kepada kita kan. Bahkan yang lebih detail itu dengan KPK. KPK kan menginginkan jangan sampai uang negara habis begitu saja. Harus ada pertanggung jawabannya," paparnya.

Setelah dilakukan clenasing tersebut, Dodo mengklaim, penyaluran bansos di Jabar kian membaik. Hal tersebut terbukti dari makin sedikitnya jumlah paket yang gagal salur.

"Yang tahap pertama itu yang gagal salur yang diretur itu 3,6% dari total yang disalurkan. Setelah sistem cleansing diperbaiki hanya 0,6% . Artinya ada perbaikan," pungkas Dodo. (rianto nurdiansyah)