Forkopimmas Geruduk Kantor Imron, Ini Tuntutannya

Forkopimmas Geruduk Kantor Imron, Ini Tuntutannya

INILAH, Cirebon - Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lsm dan Ormas (Forkopimmas) Cirebon, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemkab Cirebon, Senin (26/10/2020).  

Mereka mempertanyakan proses izin IMB PT Taekwang yang berada di Kecamatan Pabedilan. Massa juga menuding, Bupati Cirebon, Imron, mendapat gratifikasi dalam pengurusan izin tersebut.

Dalam orasinya, Forkopimmas yang merupakan gabungan dari LSM GMBI, Kompak, Penjara, Gibas, Laskar Merah Putih, Cib, dan LSM Ampar ini, mempertanyakan sampai sejauh mana kebenarannya, Bupati Imron mendapatkan gratifikasi. Masalahnya adalah cepatnya proses perizinan PT Taekwang. Proses tersebut tidak seperti izin perusahaan lain yang waktunya cukup lama.

“Temui kami di sini. Kami mau menanyakan, apakah betul Imron mendapat gratifikasi dalam proses izin. Jangan sampai Imron nanti menyusul Sunjaya,” kata Siswanto saat berorasi.

Saat melakukan orasi, Polresta Cirebon mempersilahkan semua perwakilan Forkopimmas untuk melakukan audensi di Gedung Pemkab. Diterima Asda 1, Kadis Kimrum dan pihak DPMPTSP, perwakilan massa menyampaikan uneg-unegnya. Namun, mereka ngotot, supaya Bupati dihadirkan sebagai pemangku langsung kebijakan. Sayangnya Asda 1, Hilmi Rifai mengaku tidak bisa menghadirkan Imron karena sudah ada agenda kerja.

“Maaf, Bupati tidak bisa hadir. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kami-kami,” ungkap Hilmi.

Debat panaspun tidak terelakan lagi. Menurut perwakilan massa, harusnya bupati tanggap dengan persoalan itu. Masalahnya, surat pemberitahuan sudah dilayangkan Kamis pekan kemarin. Artinya, sudah ada kesiapan waktu untuk menemui mereka.

“Bupati tidak peka dengan persoalan rakyat kecil. Bau-bau pemerintahan Sunjaya masih terasa dan ini terbukti. Mendingan saat Sunjaya, dia berani menghadapi demonstrasi," teriak perwakilan massa.

Namun menurut Hilmi, justru perwakilan Pemkab adalah kepanjangan tangan Imron dalam urusan teknis. Lengkapnya OPD terkait saat itu, merupakan kesiapan Pemkab dalam menampung aspirasi para pengunjuk rasa. Hilmi mengaku, tidak bisa memaksa Imron untuk datang langsung menemui mereka.

“Ya silahkan saja kalau tidak mau ditemui kami. Bupati sudah ada agenda dari provinsi, dan kami akan menampung aspirasi anda,” bantah Hilmi.

Namun seluruh perwakilan Forkopimmas, sepakat untuk tidak mau melanjutkan audensi. Mereka kembali menuding, Imron tidak pro rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha. Terbukti, bila masyarakat kecil yang mengurus izin, maka waktu yang ditempuh cukup lama, namun bila pengusaha, maka perizinan akan dipercepat.

"Bubar saja. Percuma kami tidak ditemui bupati. Kami datang kesini hanya ingin menemui bupati," ungkap mereka sambil kembali menemui massa.

Saat hendak membubarkan diri, Ketua GMBI, Maman Kurtubi kembali berorasi. Menurutnya, ada janji dari Polresta Cirebon, akan memfasilitasi pertemuan bupati dengan Forkopimmas. Kalau saja Bupati ingkar janji, maka minggu depan Maman mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi.

“Sekarang semua bubar. Kalau minggu ini bupati tidak mau menemui kita lagi, minggu depan kita akan datang dengan jumlah yang lebih banyak,” tukas Maman. (maman suharman)