Penggarap Alas Bandawasa Minta Pemkab Kembalikan Fungsi LP2B

Penggarap Alas Bandawasa Minta Pemkab Kembalikan Fungsi LP2B

INILAH, Cigombong - Kantor Hukum Syakib Afif dan Partner selaku kuasa hukum 35 orang penggarap di Kawasan Alas Bandawasa, Kampung Palalangon RT 03 RW 03 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong selain meminta kenyamanan dari gangguan oknum-oknum tak bertanggungjawab, meminta pula Pemkab Bogor untuk mengembalikan fungsi lahan karena saat ini lahan pertanian tersebut berganti menjadi bangunan-bangunan vila nan megah, yang secara fungsi tidak berlandaskan pada alas hak yang melekat diatas tanah tersebut.

Lahan yang dimaksud ialah lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dulu dikuasai oleh PT. BSS dan saat ini dikabarkan karena PT. BSS pailit atau tidak diperpanjang HGUnya maka dikembalikan ke negara.

"Lahan di Kampung Palalangon RT 02 RW 03 Desa Pasir Jaya awalnya adalah lahan pertanian namun saat ini banyak bangunan vila, sesuai Peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) maka kami pun meminta Pemkab Bogor melakukan penertiban bangunan  vila yang diduga keras ilegal dan mengembalikan fungsi lahannya menjadi lahan pertanian," kata pengacara  dari Kantor Hukum Syakib Afif dan Partner Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Senin, (26/10).

Dia menerangkan dengan maraknya bangunan vila baik di Kampung Palalangon dan sekitarnya, patut diduga juga menjadi sebab terjadinya banjir bandang pada Bulan September lalu yang menimpa kawasan cicurug sukabumi.

"Kami minta Satpol PP maupun Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta pihak-pihak terkait lainnya untuk segera mengecek langsung ke lokasi, baik surat kepemilikan lahan maupun surat izin membangun bangunannya (IMB)," terangnya.

Senada dengan Kantor Hukum Syakib Afif dan Partner,  Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor berharap ada ketegasan terkait ketersediaan LP2B.

"Saya minta sih sesuai ketentuan Perda LP2B dan Perda RTRW,  lahan pertanian harus tetap sesuai fungsinya. Penertiban dugaan bangunan vila tak berijin ini juga harus sesuai prosedur dengan ditangani oleh DPKPP dan Satpol PP," singkat Kepala Distanhorbun Siti Nuriyanti.

Ditemui terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho mengaku akan menindak lanjuti dugaan bangunan vila tak berizin di Kawasan Alas Bandawasa, Kampung Palalangon, Desa Pasir Jaya, Cigombong.

"Nanti bersama DPKPP akan kami tindak lanjuti berupa pengecakan dokumen kepemilikan lahan maupun dokumen IMB bangunan vilanya, bangunan yang tak berIMB ini akan kami bongkar apalagi kalau bangunannya berdiri diatas LP2B," tukas Agus. (Reza Zurifwan)