Cuti Bersama, ULP Purwakarta Diminta Atur Penugasan

Cuti Bersama, ULP Purwakarta Diminta Atur Penugasan

INILAH, Purwakarta – Pemerintah pusat telah menetapkan cuti bersama di tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 ini. Cuti bersama ini, ditetapkan sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober mendatang.

Terkait cuti bersama ini, tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17/2020, juga berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Yakni, Menteri Agama, menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (PAN-RB).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Purwakarta juga telah menyiapakan Surat Edaran (SE) yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai pemerintahan, baik itu yang statusnya ASN atau non-ASN. Ada beberapa poin yang disiapkan dalam SE tersebut. Salah satunya, mengintruksikan satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk mengatur jadwal dan penugasakan pegawainya.

“Jadi, khusus OPD atau unit kerja yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk tetap menyiagakan sebagian pegawainya di saat cuti bersama. Teknisnya, masing-masing unit kerja yang mengatur,” ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kepada INILAH, Senin (26/10/2020).

Apa saja unit kerja yang harus tetap standby? Anne mencotohkan, misalnya seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, pengamanan, dan Dinas Perhubungan.

Dalam edaran itu, juga menekankan jika cuti bersama ini tidak mengurangi jatah cuti tahunan pegawai sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, PP 11 tahun 2017.

Saat pelaksanaan cuti bersama nanti, pihaknya pun menekankan dalam SE nomor 061.1/1478/org yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat ini soal sanksi. Hal mana, saat cuti bersama nanti, pegawai tidak boleh keluar daerah. Apalagi pergi ke zona merah.

“Kami masih pasang mata dan terus meningkatkan kewaspadaan terkait wabah virus corona itu. Untuk itu, kami mengintruksikan seluruh dinas/OPD hingga pemerintahan tingkat desa, serta pihak-pihak terkait lainnya supaya turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran C0vid-19 ini,” jelas dia.

Dengan kata lain, dalam upaya antisipasi ini, seluruh pihak tanpa kecuali harus turut terlibat untuk meningkatkan kewaspadaan. Untuk itu, pihaknya meminta supaya para pegawai ataupun masyarakat luas untuk tidak bepergian dulu selama tanggap Corona. Apalagi ke wilayah zona merah.

Dalam hal ini, pihaknya telah menyiapkan sanksi khusus bagi mereka yang tak mengindahkan SE tersebut. Sanksi administrative salah satunya, karena mereka dianggap indisipliner. Hukumannya, tunjangan daerah yang biasa mereka setiap bulan, akan dipotong. (Asep Mulyana)