Divonis 6 Tahun, Tomtom Mengaku Belum Merasakan Keadilan

Divonis 6 Tahun, Tomtom Mengaku Belum Merasakan Keadilan
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Divonis enam tahun penjara, mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar merasa belum mendapat keadilan. Terlebih, permintaannya untuk tidak dibebankan uang pengganti (UP) tidak dikabulkan majelis.

Hal itu Tomtom ungkapkan setelah menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (26/10/2020).

“Belum sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian juga UP masih menyisakan Rp5,1 miliar, dan itu nilai yang sangat besar, dan tidak sesuai dengan yang saya terima,” katanya kepada wartawan.

Tomtom pun mengaku harus bersumpah dengan apalagi, semua keterangan sudah diungkapkannya di persidangan. Begitu juga soal penerimaan uang itu hanya dua kali, yakni Rp250 juta saat akan lebaran dan Rp100 juta.

”Dan itu semua sama jumlahnya dengan rekan-rekan DPRD lainnya. Cuma bedanya mereka tidak mengakuinya di persidangan,” ujarnya.

Tomtom pun mengaku belum bisa menerima keputusan majelis ini, dia akan memanfaatkan waktu pikir-pikir yang diberikan majelis untuk berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Terlebih semua yang disangkakan kepadanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Di persidangan, Ketua Majelis T Benny Eko Supriadi menyatakan terdakwa satu Tomtom Dabul Qomar dan terdakwa dua Kadar Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 3 UU tindak pidana korupsi.

”Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa satu Tomtom Dabul Qomar selama enam tahun, denda Rp400 juta subsider kurungan enam bulan. Menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dua Kadar Slamet selama lima tahun, denda Rp400 juta subsider kurungan enam bulan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kepada Tomtom juga diharuskan membayar UP sebesar Rp5,1 miliar atau diganti kurungan penjara selama dua tahun. Sementara untuk terdakwa Kadar diharuskan membayar UP sebesar Rp9 miliar, dan jika tidak bisa dibayar diganti kurungan penjara selama satu tahun.

Vonis yang diberikan majelis lebih ringan dari tuntutan JPU KPK bagi terdakwa Tomtom. Sedangkan untuk terdakwa Kadar Slamet vonis yang diberikan majelis lebih tinggi satu tahun dari tuntutan JPU KPK, begitu juga dengan UP yang harus dibayarkan Kadar lebih tinggi daripada yang dituntutkan JPU KPK. (Ahmad Sayuti)