Tak Ada Kejelasan, Penuntasan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Kejaksaan Dipertanyakan

Tak Ada Kejelasan, Penuntasan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Kejaksaan Dipertanyakan
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Khawatir menguap, DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Jalan Terusan Pembangunan mempertanyakan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi ditangani kejaksaan yang hingga kini tak ada kejelasan, Selasa (27/10/2020). 

Kasus dugaan korupsi menyita perhatian publik antara lain kasus dugaan korupsi pokok pikiran dan BOP Pimpinan DPRD Garut periode 2014-2019 yang hingga kini masih belum ada tersangkanya. Padahal sejak lama, kejaksaan mengklaim kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.   

Juga kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar. Mulai Pasar Wanaraja, Pasar Leles, Pasar Samarang hingga pasar-pasar desa yang pembangunannya dibiayai APBD Garut, APBD Provinsi Jawa Bara, dan APBN dengan indikasi kerugian negara miliaran rupiah. 

Kasus dugaan korupsi lainnya yang juga terindikasi ada kerugian negara dan menjadi perhatian publik yaitu pembangunan Rumah Sakit Malangbong serta gedung art center dan gedung olahraga (GOR SOR) di komplek sarana olah raga Ciateul.

"Masyarakat menunggu bagaimana kelanjutan dan penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi ini. Mengenai kasus GOR Ciateul memasuki tahap persidangan saat ini, kami minta kejaksaan jangan ragu menindaklanjutinya bila terungkap ada fakta baru di persidangan," kata Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi.

Sayangnya, Dudi dan sejumlah pengurus DPD Laskar Indonesia Garut harus gigit jari karena gagal menemui Kepala Kejaksaan Negeri Garut hari itu. Tak seorang pun dari kejaksaan menerima kedatangannya. Salah satu petugas beralasan pihaknya tak bisa menerima kehadiran DPD Laskar Indonesia Garut karena Kajari sedang dinas luar.

"Kita juga heran dan menyesalkan kejadian ini. Padahal kami datang ke sini untuk audensi, sesuai permohonan audensi yang kita layangkan ke kejaksaan sebelumnya," kata Dudi sambil memperlihatkan surat permohonan audensinya bernomor 1086/DPD/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020.

Dudi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi di Garut tersebut sebagai bukti peran sertanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bebas dan Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksaanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (Zainulmukhtar)