Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Garut Demo Tolak Omnibus Law

Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Garut Demo Tolak Omnibus Law
istimewa

INILAH, Garut-Bertepatan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020), beberapa aktivis mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Garut (AMG) turun ke jalan menggelar aksi penolakan terhadap Undang Undang Cipta Kerja/Omnibus Law.

Selain menyuarakan aspirasinya di kawasan Bundaran Simpang Lima Tarogong Kidul, mereka juga menggeruduk gedung DPRD Garut. Kendati tak seorang pun anggota DPRD maupun pegawai Sekretariat DPRD setempat menemui mereka karena memang sedang libur.

Di sana hanya tampak puluhan aparat kepolisian berseragam dan tidak berseragam, ditambah beberapa anggota TNI yang berjaga-jaga di dalam maupun luar gedung DPRD.  

Mereka menolak keras Omnibus Law yang dinilai lebih merupakan pengebirian kedaulatan rakyat oleh kalangan oligarki hingga rakyat semakin jauh dari harapannya akan terwujudnya kesejahteraan mereka. 

Dalam pernyataan sikapnya seperti disampaikan Koordinator Lapangan Taufik Rofi Nugraha dan Moh Sehabudin, AMG menyatakan prihatian atas kondisi bangsa Indonesia yang saat ini dilanda kebodohan dan krisis kepercayaan karena kedaulatan rakyat dikebiri oligarki kekuasaan. Sehingga kebijakan yang keluar pun perlahan membunuh harapan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya. 

Mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya kepada DPRD Kabupaten Garut yang dinilai telah mencederai kesepakatan akan disampaikannya tuntutan penolakan mahasiswa terhadap Omnibus Law menyusul aksi mahasiswa pada 12 Oktober 2020 ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. Saat itu, DPRD Garut menyepakati tuntutan mahasiswa akan disampaikan, dan akan digelar Rapat Paripurna DPRD setempat membahas persoalan tersebut pada 23 Oktober 2020.

Kesepakatan tercantum dalam Berita Acara menyusul aksi demonstrasi dan audensi mahasiwa pada 12 Oktober 2020 ke DPRD Garut. Saat itu, DPRD juga sepakat persoalan tersebut akan dibahas dalam Rapat Paripurna sebelum 23 Oktober 2020. 

Akan tetapi hingga kini, DPRD Garut tak juga menggelar Rapat Paripurna terkait tuntutan penolakan mahasiswa terhadap Omnibus Law tersebut.

"Kesepakatan mengenai Rapat Paripurna ternyata hanya sampai Rapim (Rapat Pimpinan) dan tidak sampai digelar Bamus (Badan Musyawarah). Rapim juga dilaksanakan pada 19 Oktober. Padahal kesepakatan tanggal 14 Oktober," kata Taufik.

Karena itulah, tegasnya, pihaknya menuntut DPRD Garut mempertanggungjawabkan perbuatannya mencederai kesepakatan yang telah dibuat tersebut. 

"Tuntutan penolakan UU Ciptaker harus terealisasi bila DPRD benar menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Bukan sebagai pengkhianat rakyat," katanya.

Tak ada aksi anarkhis selama aksi unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI itu.(zainulmukhtar)  

 

3 Attachments