Komisi IV  Minta Dinsos Kabupaten Cirebon Evaluasi Suplier BPNT 

Komisi IV  Minta Dinsos Kabupaten Cirebon Evaluasi Suplier BPNT 
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mempertanyakan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Hal itu berkaitan dengan pengawasan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang banyak ditemukan masalah di lapangan. 

Tak hanya itu, Komisi IV meminta agar suplayer atau distributor BPNT dievaluasi. Bahkan, menantang agar Dinsos menghapus dan menggantinya dengan suplier baru, karena sering kali bermasalah. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina. Alasannya, banyak sekali keluhan dari masyarakat. Salah satunya aduan dari Aliansi Pemuda Kecamatan Pangenan. Hal itulah yang mengakibatkan komoditi pangan lokal tidak terakomodir. Padahal sejak awal pihaknya selalu mewanti-wanti agar Dinsos segera membereskan secara bertahap. Mulai dari pendataan, masalah e-warung, kartu error, bank BNI yang belum juga memenuhi mesin edisi, hingga suplayer.

"Sampai sekarang saja, data belum selesai. Kami sekarang minta bukti kinerja Kadinsos yang selalu memberi janji manis saat rapat kerja. Mana realisasinya," kata Siska, Kamis (29/10/2020).

Menurut Siska, alasan Kadinsos Dadang Suhendra karena banyaknya mutasi, menjadi alasan klasik. Sebab kata Siska, sebagai pucuk pimpinan, Dadang harus tetap menjalankan program. Meskipun begitu, Dinsos Kabupaten Cirebon memang tidak bisa bekerja sendiri. Sebagai Ketua, Sekda juga harus mampu mengarahkan dan menyelesaikan persoalan dilapangan.

"Sesuai dengan pedoman umum (Pedum) ada tim koordinasi (Tikor) yang ketuanya adalah Sekda. Jadi harus duduk bersama, antara Tikor, dewan serta lainnya. Ini supaya  pelaksanaan program BPNT tidak bermasalah. Paling tidak, ada komoditas pangan lokal yang diakomodir. Seperti ikan, atau tempe juga bisa diakomodir sebagai komoditi pangan lokal,"ungkap Siska.

Namun yang terjadi saat ini, lanjut Siska, diduga banyak permainan, sehingga melanggar Pedum. Dia mencontohkan, terkait suplayer yang mendistribusikan pangan ke e-warung. Dugaannya tak hanya dimonopoli satu atau dua orang suplayer saja, tetapi ada juga yang suplayernya dari luar daerah.

"Bahkan saya dapat informasi ada suplayernya yang dari luar daerah Kabupaten Cirebon, ada dua orang. Maka nanti kita minta agar dinsos buka-bukaan datanya. Berani enggak Dinsos mengganti semua suplayer yang sekarang ada," tantang Siska.

Terpisah, Aliansi Pemuda Kecamatan Pangenan menyebut banyak permasalahan di lapangan terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bahkan, selama ini, komoditi pangan lokal tidak diakomodir, hanya dikuasi oleh dua suplayer. 

Ketua Aliansi Pemuda Kecamatan Pangenan, Wili Muhdi menyampaikan, dalam penyaluran BPNT banyak yang tidak sesuai dengan Pedum sebagai acuan dalam menjalankan program ini. Buktinya, di semua e-warung komoditi pangan yang disub hanya oleh dua suplayer.

"Bahkan tidak hanya di Kecamatan Pangenan, seluruh wilayah Timur Cirebon, kami cek semuanya dikuasai oleh dua suplayer, yakni Amiyati dan Duki. Tidak mengakomodir komoditi lokal, ini kan jelas menyalahi pedum," ungkap Wili.

Sayangnya, beberapa kali Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang dihubungi lewat sambungan telepon selulernya, tidak merespon. Begitupun lewat pesan maupun telepon WhatsApp, tidak pernah dijawab. (Maman Suharman)