Masyarakat Apresiasi Pelayanan Publik Digital DPMPTSP Kab Bandung

Masyarakat Apresiasi Pelayanan Publik Digital DPMPTSP Kab Bandung
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung -  Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik dengan pemanfaatan IT milik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung dinilai memuaskan. Nilai kepuasan secara real time yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publiknya di atas 80. 

Transformasi pelayanan publik dari manual ke digital tersebut ternyata telah dirintis sejak 2017. Pelayanan publik secara online milik DPMPTSP tersebut perdana beroperasi pada 2018 dengan kehadiran aplikasi sabilulungan sistem informasi perizinan terpadu (Samirindu).

Dari data dan informasi yang dihimpun, aplikasi Samirindu ini merupakan aplikasi yang dinilai cukup upgradable. Dimana aplikasi ini di dalamnya kaya akan konten terkait kebutuhan dunia usaha. Masyarakat pun bisa mengkases aplikasi tersebut dengan mudah, kapanpun dan dimanapun.

Trafik kunjungan masyarakat menuju aplikasi Samirindu ke website resmi DPMPTSP Kabupatn Bandung sangat banyak. Terlebih di dalam aplikasi SAMIRINDU, selain terdapat konten Online Single Submission (OSS) juga terdapat konten idola para masyarakat yang berkeingin membuat usaha baru. Konten tersebut bernama sistem layanan online cetak sendiri (Siloncer).

Menurut Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Bandung Supardian, Siloncer memudahkan pemohon melakukan proses perizinan secara online, tanpa harus dilakukan secara kontak fisik. Aplikasi milik DPMPTSP tersebut cukup juga dinilai efektif, terlebih di masa pandemi Covid-19.

"Caranya juga sangat mudah, tinggal unggah persyaratan, nanti akan diverifikasi oleh kami. Jika terverifikasi maka akan ditandatangani secara digital oleh kepala dinas. Jika sudah, akan ada notifikasi ke email pemohon. Pemohon lalu diminta untuk mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)," kata Supardian.

Setelah mengisi survei IKM, lanjut pria yang akrab disapa Dian, pemohon nantinya bisa mengunduh izin tersebut dengan cara menscan QR Code lalu bisa langsung diprintout sebagai bukti salinan. Valid atau tidaknya izin tersebut bahkan bisa dilakukan pengecekan.

Mengenai nilai survei kepuasan masyarakat (SKM), masyarakat pun bisa mengaksesnya secara real time berdasarkan periode. SKM ini dibuat secara transparan hasil penilaian dari masyarakat yang sudah memanfaatkan aplikasi tersebut. Nilai SKM yang diberikan masyarakat terhadap kemudahan layanan DPMPTSP diatas 80. Dengan nilai itu maka oleh sistem, mutu pelayanannya terbaca sangat baik.

"Masyarakat atau pemohon bahkan bisa melakukan pengecekan progress perizinan yang sedang ditempuh. Karena di aplikasi Samirindu ini ada tracking sistemnya. Semua transparan karena sistem yang mengatur," ujarnya.

Pemohon yang mengajukan perizinan dipastikan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Masalah biaya sendiri menjadi parameter yang mendapat penialaian cukup besar di SKM dari masyarakat. Sebab, adanya perizinan secara online ini tentu memnimalisir adanya percaloan.

Sementara masalah kecepatan waktu proses, mendapat nilai kecil di SKM. Artinya sistem tersebut membutuhkan dorongan untuk dikembangkan lebih baik lagi. Ada dua kendala yang menyebabkan masalah kecepatan waktu mendapat nilai kecil. Pertama, pemohon kurang adaptif dengan pengunaan teknologi. Yang kedua, bisnis proses perlu penyederhanaan.

"Karena memang masih banyak masyarakat yang belum akrab dengn teknologi. Nah untuk prosesnya ini masalah banyaknya bentuk izin. Dan setiap izin itu berbeda syaratya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari kementerian. Dan ini berpengaruh pada SDM. SDM harus menguasai terhadap sejumlah substansi izin," ujarnya.

Dian melanjutkan, bagi masyarakat atau pemohon yang tidak akrab dengan teknologi, DPMPTSP sendiri memberikan layanan gratis pendampingan. Pemohon bisa datang ke kantor DPMPTSP untuk memproses permohonan izin secara online. Caranya, para pendamping akan melakukan guidence agar persyaratan yang diajukan pemohon masuk dalam sistem.

"Kami bantu pendampingannya. Semua loket yanga ada mulai dari loket customer service, loket perizinan, hingga loket aduan akan digunakan sebagai pendampingan. Nanti jika sudah selesai, pemohon akan diberi pemahaman, agar saat dirumah pemohon bisa melakukan sendiri," kata dia.

Pemohon pun bisa konsultasi dengan memanfaatkan hotline hingga akun media sosial DPMPTSP Kabupaten Bandung jika mengalami kesulitan. Dian mengatakan, layanan konsultasi dari DPMPTSP Kabupaten Bandung sangat responsif. Terlebih, DPMPTSP telah membuat bidang khusus yang menangani advokasi, pengaduan dan peningkatan layanan.

"Untuk layanan ini bisa dicek langsung di aplikasi Samirindu. Hotline, akun media sosail, atau nomor WhatsApp telah disediakan. Silahkan manfaatkan," katanya.

Dengan berbagai kemudahan dan terobosan layanan publik secara online, tambah Dian, DPMPTSP Kabupaten Bandung mendapat juara kedua sebagai DPMPTSP terbaik se-Jawa Barat. Indikator penilaian juara juga tidak main-main. Sebab, Pemprov Jabar melakukan uji petik di lapangan. Salah satgunya melakukan pengecekan nilai SKM secara real time, hingga progres perkembangan layanan denganb teknolgi yang benar benar mengurangi risiko tatap muka atau fisik yang berpotensi menimbulkan adanya aksi percaloan.

"Kemudahan mendapat izin usaha melalui online berdampak terhadap realisasi investasi di Kabupaten Bandung. Tren realisasi investasi selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan," ujarnya.

Dari data yang dihimpun  pada 2016 realisasi investasi di Kabupaten Bandung berkisar 8,1 triliun. Nilai realisasi investasi kemudian mengalami kenaikan di tahun berikutnya menjadi 10,9 triliun. Hadirnya aplikasi SAMIRINDU pada 2018 mendongkrak nilai realisasi investasi hingga 16,9 triliun. Sedangkan di tahun 2019 realisasi investasinya mencapai 23,3 triliun.

"Sebenarnya pada 2020 targetnya 30 triliun. Tapi saat ini sudah lebih dari 20 triliun. Artinya memang secara keseluruhan di empat tahun terkhir ini realisasi investasinya selalu naik," katanya.

Pandemi Covid-19 memang sedikit memberi dampak pada realisasi investasi. Namun tidak begitu signifikan. Sebab, pada dasarnya proses mendapat perizinan dilakukan secara online. Kendati demikian, industri existing perkembangannya cukup berat akibat pandemi ini.

"Tapi kegiatan usaha lainnya tetap ada permohonan. Karena daya ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya drop. Meski ada dampak tapi tidak signifikan," katanya.

Perubahan layanan publik di bidang perizinan yang mampu mendongkrak realisasi investasi tersebut, tutur Dian, didorong juga dengan seperangkat regulasi yang dikeluarkan presiden untuk kemudahan investasi. Meski mudah, kata dia, bukan berarti abai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, DPMPTSP tak pernah memberikan kesulitan bagi pemohon untuk mendapatkan izin jika tahapan normatifnya terpenuhi. Pemohon pun harus berkomitmen memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai regulasi yang ada. Dengan adanya regulasi kemudahan perizinan, tentu DPMPTSP akan memberikan layanan terbaik sesuai SOP.

Jika ada anggapan bahwa membuat izin dipersulit, Dian meluruskan itu tidak benar. Yang perlu jadi catatan, apakah pemohon memenuhi persyaratan normatifnya atau tidak. Kalau syarat terpenuhi, masa DPMPTSP tidak akan mempersulit. Apalagi sistemnya jelas-jelas telah menggunakan online.

"Ada memang di bidang-bidang khusus yang waktunya untuk mengeluarkan izin jadi lama. Misal di masalah izin limbah. Itu kan perlu ada pengkajian. Dan itu memang perlu waktu, bukan dipersulit. Karena bisa jadi saat kajiannya tidak memenuhi syarat," ujarnya. (Dani R Nugraha)