Dua Mantan Direktur PT DI Terancam 20 Tahun Penjara

Dua Mantan Direktur PT DI Terancam 20 Tahun Penjara
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dan Direktur Niaga PT DI Irzal Rinaldi terancam hukuman 20 tahun penjara. Keduanya didakwa JPU KPK dengan pasal 2 dan 3 UU tindak pidana korupsi.

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi PT DI di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (2/11/2020). Sidang yang dipimpin T Benny Eko Supriadi berlangsung di ruang 1.

Dalam dakwaannya, JPU KPK Ariawan Agustiartono menyatakan bahwa terdakwa satu Budi Santoso sebagai Dirut PT DI dan terdakwa dua Irzal Rinaldi sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT DI dan Asdir Hubungan Pemerintahan, yang melakukan atau turut serta melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT DI. 

”Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi,” katanya dalam dakwaan yang dibacakan secara bergiliran.

Perbuatan para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Direktur Aero Struktur PT DI Budiman Saleh (tersangka), Kepala Divisi Pemsaran dan Penjualan PT DI Arie Wibowo, Budi Waskito Dir Aircraft Integration, serta Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa (ASP) Didi Laksamana.  

Perbuatan para terdakwa dilakukan dari 2008 sampai November 2016, yakni melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT DI kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), dan Sekretariat Negara.

Padahal, lanjut Ariawan, semua itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan apa yang dilakukan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Serta mengakibatkan negara mengalami kerugian negara (PT DI) sebesar Rp202.196.497.761 dan US$8,6 juta sebagaimana hasil perhitungan BPK RI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, yakni pasal 2 dan dakwaan kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

”Ancamanya maksimal 20 tahun penjara,” ujarnya. (Ahmad Sayuti)