UMP 2021 Tidak Naik, Ini Kata Ridwan Kamil

UMP 2021 Tidak Naik, Ini Kata Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Istimewa)

INILAH, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ambil suara terkait keputusannya yang tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Jabar tahun 2021 yang menjadi acuan penetapan upah minimum kabupaten kota di Jabar. Menurut dia, hal itu untuk mencegah lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, mayoritas anggota Dewan Pengubahan Provinsi Jabar menyepakati rekomendasi nilai UMP tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020 sebesar Rp1.810.351,36. Hal itu menyeruak dalam rapat pleno pembahasan penetapan UMP Jabar 2021 pada tanggal 27 Oktober 2020,

Sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jabar, Ridwan Kamil akhirnya menetapkan dan mengumumkan UPM tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36 melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 31 Oktober 2020.

Ridwan Kamil menyatakan, keputusannya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. 

Menurutnya, mayoritas atau sekitar 60 persen industri nasional berada di Jabar. Di mana Industri manufaktur paling terdampak dari Pandemi. 

"Jadi bayangin ya, 60 persen industri dari semua industri di Indonesia ada di Jabar. Nah, hasil kajian dan kesepakatannya, kalau (UMP) naik, si manufaktur yang sudah terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK. Kan kasian lah, justru lebih terpuruk lagi," ujar Ridwan Kamil, Senin (2/11/2020).

Ridwan Kamil memohon, keputusannya tersebut dapat dimaklumi oleh seluruh pihak. Dia memastikan, pihaknya tidak sedikitpun memiliki niat untuk menyengsarakan masyarakat. 

"Perlu kejernihan berfikir bahwa tidak ada keputusan yang memang memuaskan semua pihak. Tapi, tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk menyengsarakan masyarakatnya. Semata mata ini mencegah kemudharatan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari 500 perusahaan,” katanya. 

Lantaran mayoritas industri berdiri di Jabar maka keputusannya tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan provinsi lainnya. 

"Makanya, saya mohon dipermaklumkan dan tidak bisa diperbandingkan karena tadi. Di Jateng begitu, di DKI ada syarat kan karena kami industrinya mayoritas ada di Jabar," katanya. 

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dia sebut sudah membaik jika dilihat dari kinerja ekspor, daya beli maupun kredit. Yang paling signifikan adalah peningkatan di sektor angkutan dan komunikasi sebesar 47 persen. (riantonurdiansyah)