UMP Jabar 2021 Tidak Naik, Ketua Komisi V: Kita Tak Ada Pilihan

UMP Jabar 2021 Tidak Naik, Ketua Komisi V: Kita Tak Ada Pilihan

INILAH, Bandung – Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menetapkan dan mengumumkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak akan berubah, sama seperti tahun ini yakni sebesar Rp 1.810.351,36.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan, keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut diakuinya tidak lepas akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi semua pihak termasuk pengusaha.

Sehingga mau tidak mau, turut berdampak dengan belum memungkinkannya UMP untuk dinaikkan. Sebab jika dipaksakan kata Dadang, dikhawatirkan akan berpengaruh lebih besar terutama bagi buruh. Salah satunya dengan bisa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, mengingat belum stabilnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

“Dalam situasi sekarang, kita tidak ada pilihan. Covid-19 berdampak sangat besar kepada semua pihak, termasuk juga pengusaha. Kalau kita paksakan, sementara perusahaan tidak sanggup memenuhinya. Dampaknya bisa akan lebih besar. Soalnya ekonomi kita juga masih belum stabil,” ujar Dadang kepada INILAH, Senin (2/11/2020).

Dia berharap, para buruh dapat memaklumi kebijakan tersebut sehingga tidak memberikan efek yang lebih besar. Dia meyakini, jika perekonomian sudah stabil dan meningkat. Bukan tidak mungkin, di tahun selanjutnya akan ada peningkatan UMP yang jauh lebih signifikan dalam memenuhi kebutuhan para pekerja.

“Kami berharap, para pekerja, para buruh dapat memaklumi dan paham terhadap keputusan tersebut. Ini bukan keinginan kita semua. Tapi keadaan yang memang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan, setelah kita melewati fase ini dan perlahan pertumbuhan ekonomi kita sudah stabil, akan ada perbaikan dalam UMP. Saya yakin, di tahun kemudian pasti akan ada perbaikan. Sebab kebijakan yang diambil pasti kita upayakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Yuliantono)