Hanya 82,54 Poin Persentase, IPG Garut Rendah

Hanya 82,54 Poin Persentase, IPG Garut Rendah
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Kabupaten Garut nyaris menjadi juru kunci dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, IPG Garut pada 2019 mencapai sebesar 82,54 poin persentase. Capaian itu hanya meningkat sebesar 0,12 poin persentase dari IPG pada 2018 sebesar 82,42 poin persentase.

Dengan angka sebesar 82,54 poin persentase itu, Kabupaten Garut hanya menempati urutan kedua dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dalam pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender. IPG Garut juga masih di bawah rata-rata IPG Jawa Barat yang mencapai 89,56 poin. IPG Garut hanya unggul dari Kabupaten Bandung Barat yang IPG-nya mencapai 79,29 poin. 

Dibandingkan lima kabupaten tetangganya, IPG Garut masih tertinggal cukup jauh. Termasuk dengan IPG Kabupaten Majalengka yang mengalami penurunan capaian IPG pada 2019 sebesar 0,17 poin persentase.

Berikut lima kabupaten bertetangga dengan Kabupaten Garut yang IPG-nya di atas Kabupaten Garut, yakni Kabupaten Sumedang (IPG 94,88), Kabupaten Bandung (IPG 93,59), Kabupaten Majalengka (IPG 85,93), Kabupaten Tasikmalaya (IPG 85,980, dan Kabupaten Cianjur (IPG 83,72).
Sekadar diketahui, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, dalam capaian indeks pemberdayaan gender (IDG), Kabupaten Garut sedikit lebih baik dengan menempati urutan ke-15 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Angka IDG Garut pada 2019 mencapai 68,23 poin persentase atau naik dari 2018 yang mencapai 64,67 poin persentase.

IDG rata-rata Jawa Barat sendiri mencapai 69,48 poin persentase, atau menurun dibandingkan 2018 yang mencapai 70,20 poin persentase.

Soal IPG Garut masih menempati urutan ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat itu sendiri sempat disinggung Bupati Garut Rudy Gunawan pada Rapat Paripurna DPRD Garut di gedung DPRD setempat pada Senin (2/11/2020).

Hanya, data disampaikan Rudy pada kesempaten tersebut masih mengacu data 2018.  Rudy menilai, capaian angka IPG Kabupaten Garut itu menunjukkan capaian pembangunan perempuan di Kabupaten Garut masih berada di bawah laki-laki.

Menurutnya, meskipun telah banyak upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, data menunjukkan masih kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya. Seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang strategis lainnya.  

"Ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan. Padahal, jika dilihat dari konteks kehidupan bermasyarakat, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai peran di segala bidang kehidupan," ujarnya saat menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut tentang Pengaurusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.  

Berkaitan hal tersebut, Rudy mengatakan, secara filosofis, Pancasila sebagai falsafah negara mewajibkan negara untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah memikul tanggung jawab melakukan tindakan-tindakan, baik secara hukum, politik, ekonomi, maupun sosial, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan kesetaraan gender. (Zainulmukhtar)