Mengurai Kemacetan Kota Bandung Butuh Kerjasama Semua Pihak

Mengurai Kemacetan Kota Bandung Butuh Kerjasama Semua Pihak

INILAH,- Bandung,- Pakar Infrastruktur dan Transportasi, Soni Sulaksono memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengurai kemacetan Kota Bandung. Soni menyebut tidak ada solusi tunggal untuk mengurai kemacetan Kota Bandung dan butuh kerjasama semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Soni saat menjadi narasumber kegiatan FGD Pra Ngopi Bandung dengan tema Infrastruktur dan Kemacetan yang digelar Bagian Humas Kota Bandung, Selasa (3/11) di Hotel Grandia, Kota Bandung.

Dalam paparannya Soni  mengungkapkan, efisiensi ruang jalan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan Pemkot Bandung dalam mengurai kemacetan. Menurut Soni, efisiensi ruang jalan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti prioritas penggunaan angkutan umum dengan edukasi penggunaan angkutan umum kepada masyarakat serta subsidi angkutan umum.

Tak hanya itu menurut Soni, integritas layanan angkutan umum misalnya antara jalur TMB atau bus kota dengan angkot dan KA Komuter termasuk juga konektivitas dengan pasilitas pejalan kaki dan sepeda juga dapat dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan.

Dikatakan Soni, efisiensi ruang jalan juga dapat dilakukan melalui non-motorized untuk perjalanan jarak pendek dengan fasilitas pejalan kaki dan sepeda, serta pemenuhan kebutuhan tanpa harus melakukan perjalanan.

"Kemacetan adalah isuu krusial yang terjadi di hampir seluruh kota sedang, besar dan mentropolitan di dunia. Kemacetan menimbulkan waktu yang tidak efisien,produktivitas menurun, energi terbuang sia-sia di jalan, peningkatan polusi udara, gangguan kejiwaan serta kota tidak nyaman untuk dihuni. Sehingga membutuhkan komitmen kuat untuk menyelesaikannya, kendati pun memang tidak mudah," paparnya.

“Bobot penyebab kemacetan yang paling utama adalah karena volume lalu lintas lebih besar dari kapasitas, diperparah dengan ruang jalan yang tidak efisien. Ada parkir di pinggir jalan. Karena itulah efisiensi ruang jalan, pemberdayaan angkutan umum serta membudayakan jalan dan bersepeda dapat menjadi alternatif solusi yang bisa dilakukan,” katanya.

Selain itu ia berharap, Pemkot Bandung harus bersikap konsisten dengan kebijakan yang sama. Hal itu merupakan kunci untuk menekan atau mengurai kemacetan di Kota Bandung.

“Penguraian kemacetan dianalogikan seperti benang kusut, maka kita lihat 3 benang kemudian kita tarik secara konsisten untuk mengurai benang kusut itu. Kuncinya cuma satu, yaitu konsisten. Siapapun wali kotanya, harus konsisten dengan kebijakan yang sama,” paparnya.

Sedangkan Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat, Noe Firman Rachmat mengungkapkan, program yang dimiliki Pemkot Bandung untuk menekan angka kemacetan cukup bagus dan menjadi unggulan. Beberapa daerah mengadopsi program tersebut namun belum efektif jika tidak dibarengi regulasi yang baik.

“Berbagai program yang selama ini ada bahkan bagus-bagus bahkan diadopsi beberapa daerah dan menjadi unggulan tetapi tidak begitu efektif di Kota Bandung, mungkin tidak ada sesuatu hal yang memaksa yaitu regulasi,” imbuhnya.

Ia pun mendorong Pemkot Bandung untuk melakukan uji coba penerapan sistem ganjil genap dimana hal tersebut dapat mereduksi kemacetan di Kota lain. “Hanya perlu dicoba tapi saja membutuhkan regulasi, yang saya kutip dari pak soni regulasi yang jelas dan terukur serta konsisten. Regulasinya harus setingkat perda supaya ada kekuatan hukumnya,” sarannya.

“Kalau ada regulasi yang konsisten dan peraturan yg tegas, Kota Bandung memiliki peluang untuk menjadi kota yg lebih baik. Pemicu kesadaran,” lanjutnya.

Narasumber ketiga yang merupakan Pegiat Media Sosial/ Aktivis, Windu Mulyana mengatakan, ada beberapa upaya yang memungkinkan dapat menekan angka kemacetan. “Pengurangan jumlah kendaraan bermotor melalui kenaikan tarif parkir membatasi usia pakai kendaraan, subsidi BBM untuk angkutan umum, perbaiki dan perbaharui sistem angkutan umum dan electronic road pricing,” jelas anggota komunitas Bike to Work ini.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya mengatakan, FGD Pra-Ngopi Bandung (Ngopi Perihal Kota Bandung) bertujuan memfasilitasi forum diskusi antara masyarakat yang diwakili oleh para pakar infrastruktur dan transportasi, media massa yang diwakili pemimpin redaksi, serta aktivis media sosial dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Kita duduk bersama disini untuk membicarakan dan membahas sesuai dengan tema yaitu mengenai infrastruktur dan transportasi,” kata Sony.

Tujuan utamanya, lanjutnya, untuk memperkuat program yang telah dilaksanakan oleh OPD. Juga untuk menerima aspirasi masyarakat mealui saran dan masukan dari para pakar.

Menurutnya, Pemkot Bandung sudah optimal menjalankan tugas dan fungsinya membangun Kota Bandung. Khususnya pada permasalahan infrastruktur dan transportasi.“Semua bekerja, dari mulai pengamanan jalan, pengaturan lalu lintas, penyediaan sarana berinovasi lain dan program-program lain, apakah Dishub ataupun Dinas PU,” ungkapnya.

Namun ia mengakui, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. “Tidak menutup kemungkinan bahwa dari apa yang kita lakukan secara optimal dan kerja keras ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan,” tuturnya.

Sony berharap, melalui FGD ini melalui dapat mendapat kritikan dan masukan yang bersifat konstruktif dan solutif bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kota Bandung.

"Dan hasil rekomendasi dan diskusi kita semua akan dibawa menjadi satu masukan kepada pimpinan yang dibahas dalam pertemuan NgoPi Bandung dan akan menghadirkan elemen masyarakat bersama pimpinan kota," ucapnya.

FGD menghadirkan narasumber, yaitu Soni Sulaksono (Pakar Infrastruktur dan Transportasi), Noe Firman Rachmat (Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat), dan Windu Mulyana (Pegiat Media Sosial/Aktivis). Selain itu hadir pula Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan isu yang dibahas. (yogo triastopo)