Merasa Dizolimi, Pengusaha Ini Praperadilankan Polisi

Merasa Dizolimi, Pengusaha Ini Praperadilankan Polisi
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung- Merasa dizolimi, Fifi Yuliana mencari keadilan ke Pengadilan Negeri (PN Bandung). Dia dituding menggelapkan uang Suandi Rizal.Hendrawan, dan dijadikan tersangka oleh kepolisian. 

Fifi pun melalui tim kuasa hukumnya Kantor Advokat Muhammad Dafis S.H. & Associates kemudian mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1.A Khusus terhadap Polrestabes Bandung yang terdaftar dengan Nomor Register Perkara 37/Pid.Pra/2020/PN Bdg.

Kuasa hukum Fifi, Muhammad Dafis mengatakan, kasus tersebut berawal di bulan Mei 2019 hingga November 2019. Kliennya yang juga pemilik rumah makan Talaga 
meminjam sejumlah uang kepada Suandi dengan jaminan beberapa lembar cek dan bilyet giro. 

"Terhadap peminjaman uang tersebut terlapor juga telah melakukan pembayaran kepada pelapor dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020,"ujarnya. 

Namun kliennya heran, saat dirinya dilaporkan ke kepolisian dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan serta ditahan.

"Makanya kita ajukan pta peradilan, karena merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya.

Permojonanan pra peradilan, lanjutnya, diajukan untuk membuktikan atau menguji  sah atau tidaknya penetapan tersangka kliennya. 

"karena Kami menduga telah terjadi manipulasi bukti sehingga menimbulkan persepsi bahwa Klien kami telah melakukan tindak pidana penipuan, padahal hubungan hukum antara klien kami dengan pelapor adalah murni bersifat keperdataan dalam hal ini pinjam meminjam uang," katanya.

Dafis pun meminta agar majelis mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/36.a/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1483.a/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020 tidak sah dan batal demi hukum.

"Menyatakan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/19e/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tidak sah dan batal demi hukum," ujarnya.

Kemudian,  memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan memohon majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal tersebut ditunda lantaran pihak tergugat tidak hadir. (Ahmad Sayuti)