Purwakarta Gandeng Pusat Tangani Pencemaran DAS Cilamaya

Purwakarta Gandeng Pusat Tangani Pencemaran DAS Cilamaya

INILAH, Purwakarta – Pencemaran di daerah aliran sungai (DAS) Cilamaya yang terbentang dari Purwakarta, Subang hingga Kabupaten Karawang, disinyalir masih terjadi. Selama ini, aliran air sungai disinyalir telah tercemar limbah dari sejumlah pabrik yang berada di kawasan Subang dan Purwakarta. Sedangkan, Karawang mengaku hanya terkena imbasnya.

Belum lama ini, para pimpinan daerah di tiga wilayah telah telah duduk bersama untuk membahas penanganan masalah pencemaran ini. Bahkan, komitmen ketiga daerah ini disaksikan langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Saat itu juga, ketiga wilayah ini berkomitmen untuk bergandengan tangan dalam persoalan pencemaran tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Deden Guntari menuturkan, untuk penanganan pencemaran DAS Cilamay ini Pemprov Jabar telah membentuk satuan tugas (Satgas), dan Purwakarta termasuk didalamnya. Karena menurutnya, dalam penanganan pencemaran ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu daerah saja.

“Untuk tingkat kabupaten, kami juga telah mengukuhkan Satgas Cilamaya,” ujar Deden saat berbincang dengan INILAH, Kamis (5/11/2020).

Deden menjelaskan, panjang DAS Cilamaya yang melintasi wilayahnya mencapai 49 KM, yakni dimulai dari Kecamatan Kiarapedes hingga Cibatu (perbatasan Subang). Deden mengklaim, sejauh ini jajarannya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penanganan pencemaran di DAS Cilamaya ini. Bahkan, pengawasan dan penindakan kerap kali dilakukan. Hanya saja, memang kewenangan dinasnya terbatas.

“Sejauh ini, kami bekerja sesuai tupoksi. Karena, memang kewenangan kami terbatas,” jelas dia.

Deden mengatakan, upaya yang dilakukan jajarannya selama ini, itu lebih ke pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah cair di perusahaan-perusahaan yang selama ini disinyalir menyumbang pencemaran ke DAS Cilamaya. Sedangkan, untuk penegakan hukum, harus ditempuh oleh mekanisme pemerintah melalui PPLH. Di sisi lain, sampai saat ini Purwakarta belum emiliki PPLH.

“Makanya, kami bekerjasama dengan provinsi. Karena, kewenangan pemprov lebih luas,” kata dia.

Terkait perusahaan di wilayahnya yang diduga menyumbang pencemaran, dia menegaskan, jumlahnya sekitar 23 perusahaan. Dari jumlah tersebut, yang teridentifikasi membuang limbahnya langsung ke sungai Cilamaya, itu hanya lima perusahaan. Sisanya, melalui anak sungai Cilamaya.

“Untuk perusahaan yang berada di sepanjang DAS Cilamaya dan masuk ke wilayah kita, itu ada 55 perusahaan. Yang teridentifikasi membuang limbah cairnya ke sungai, itu ada 23 perusahaan. Lima di antaranya yang langsung membuang ke DAS Cilamaya,” jelas dia.

Menurut dia, kedepan memang sudah harus dicari solusi secara jangka panjang untuk menyelesaikan masalah pencemaran di lima perusahaan ini. Salah satu yang sudah tergambar, yakni pengelolaan IPAL Komunal secara terintegrasi. Sehingga, kedepan tidak ada lagi pabrik yang membuang limbahnya langsung ke DAS Cilamaya.

“Untuk pembuatan IPAL komunal, saat ini dalam tahap pengkajian. Selain mendorong pengelolaan limbahnya, tetap kami juga sosialisasikan penegakan hukumnya. Kemudain, pembinaan kita ke lapangan juga harus ditingkatkan, memang itu tugas kita tupoksi kita. Terutama bagi mereka yang sedang melaksanakan sanksi, itu akan terus dipantau,” tambah dia. (Asep Mulyana)