Gara-gara Kasus Curanmor, Tiga Petinggi Polri Terancam Dipraperadilan

Gara-gara Kasus Curanmor, Tiga Petinggi Polri Terancam Dipraperadilan
INILAH, Cianjur – Tiga petinggi Kepolisian RI terancam dipraperadilkan. Uniknya, penyebab ancaman hanya kasus pencurian motor (curanmor). Tiga petinggi polri yang dimaksud adalah Kapolres Cianjur AKBP Soliyah, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi, dan Kapolri Jendral Tito Karnavian.
 
Kasus berawal dari kekecewaan Hartanto Jusman (57) yang menjadi korban kasus curanmor yang diduga dilakukan adik iparnya bernama Suherman Mihardja alias Aan (50). Pelaku diduga melakukan pencurian dua motor milik Hartanto Jusman di sebuah vila di kawasan Cianjur.
 
Hartanto melaporkan kasus pencurian yang dilakukan Aan ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Mei 2018. Karena lokasi peristiwa berada di Cianjur, penyidik Bareskrim melimpahkan kasusnya Polres Cianjur. Selanjutnya polisi menjerat Aan dengan pasal 363 ayat 1 ke 3 tentang pencurian dengan pemberatan dengan cara masuk ke pekarangan yang terkunci.
 
"Tersangka merasa memiliki hak atas kepemilikan klien kami sehingga motor yang ada di dalam vila di Cianjur diambilnya. Kalau Aan punya keinginan memperoleh hak atas harta peninggalan kakaknya atau gono gini, seharusnya tempuh prosedur hukum perdata soal waris, bukan dengan cara-cara seperti itu," kata Boyamin Saiman, kuasa hukum Hartanto, saat dihubungi melalui telepon seleulernya, Selasa (12/2/2019).
 
Polisi telah meningkatkan status perkara menjadi penyidikan dan menetapkan Aan sebagai tersangka kasus pencurian tersebut. Berkas dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cianjur. Bahkan proses gelar perkara dilakukan hingga tingkatan tertinggi di kepolisian dan kejaksaan. Namun kasus ini mandeg tanpa ada kelanjutan.
 
"Untuk sebuah kasus yang terbilang sederhana, polisi diminta melakukan gelar perkara mulai dari Polda Jabar, Bareskrim Polri, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung. Ini aneh dan tidak biasa. Wajar saja saya marah seperti ini karena klien kami mencari keadilan, namun rasa-rasanya seperti dipermainkan," ujarnya.
 
Boyamin menuturkan, praperadilan dilakukan hingga Mabes Polri karena proses gelar perkara kasus sederhana ini digulirkan juga hingga tingkatan sama.
 
"Dalam satu pekan mendatang, kita akan ajukan praperadilan. Mulai tingkatan polres, polda dan Mabes Polri,” katanya.
 
Boyamin pernah bersurat ke Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait kasus Aan yang ditangani Polda Metro Jaya pada 23 Januari silam. Pihaknya mempertanyakan kasus sudah dinyatakan P21 tapi tidak diserahkan ke kejaksaan.
 
“Aparat malah membuat laporan pencarian dan upaya maksimal, namun saudara Aan tidak ditemukan. Ini kasusnya sudah melar selama 4 tahun. Padahal Aan beberapa kali muncul ke publik karena tersandung masalah lain. Misalnya pada 9 November 2018, muncul di Polres Metro Jakarta Barat, pada 8 Mei 2018 muncul di Cianjur untuk mengikuti rekontruksi kasus curanmor yang menjeratnya.
 
"Saya heran, polisi di satu sisi mengeluarkan laporan kehilangan jejak Aan. Namun di sisi lain tersangka tiba-tiba muncul karena kasus di kepolisian sehingga seolah-olah tidak tersentuh hukum meskipun sudah P21,” bebernya.