Dipilih User, Mitra Kerja 'Siluman' Ada Agar PT DI Punya Pos Anggaran

Dipilih User, Mitra Kerja 'Siluman' Ada Agar PT DI Punya Pos Anggaran
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Mantan Direktur Niagar dan Pengembangan Usaha PT Dirgantara Indonesia (DI) Iwan Wijanarko mengaku jika mitra yang dikontrak PT DI sama sekali tidak bekerja. Keberadaan mitra itu diakuinya hanya agar PT DI memiliki pos anggaran untuk operasional.

Hal itu diungkapkan Iwan saat dhadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT DI dengan terdakwa mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan Direktur Niaga PT DI Irzal Rinaldi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (9/11/2020).

Saat ditanya fungsi adanya mitra kerja, Iwan menyebutkan, mitra kerja itu bertugas sebagai marketing, approaching (pendekatan) kepada user. Salah satu kualifikasinya, mereka harus mampu mengidentifikasi kemauan user.

”Mitra itu pihak ketiga. Mereka yang bekerja membantu PT DI dalam penjualan produk, pemasaran, penandatangan kontrak hingga ke penagihan,” ujarnya.

Namun, Iwan mengaku, fakta yang terjadi di lapangan mitra kerja ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau bisa dibilang fiktif. Lantaran, pada kenyataannya yang bekerja tetam tim internal dari pemasaran PT DI.

Selain itu, jika sesuai aturan mitra itu dipilih melalui beberapa mekanisme, mulai dari verifikasi kualifikasi di divisi pemasaran hingga verifikasi lainnya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan kriteria yang harus dimiliki mitra sama sekali tidak ada, yakni memiliki identifikasi kebutuhan user.

”Karena mitra yang akan diambil sudah disiapkam dan  diarahkan  oleh user. Itu fakta di lapangan,” ujarnya.

Mendengar jawaban Iwan, JPU KPK Ariawan Agustiartono mempertanyakan fungsi keberadaan mitra tersebut. Terlebih dari keterangan saksi, jika mitra tidak memiliki kualifikasi hingga pekerjaan yang mereka lakukan semua fiktif.

”Agar biaya pos operasional bisa dianggarkan. Lantaran, pos biaya itu dikeluarkan melalui mitra,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, tujuan keberadaan mitra itu agar PT DI memiliki pos biaya operasional untuk mendapatkan kontrak di Kemenhan dan TNI. Karena, semua pendekatan hingga operasional dibiayai dari pos anggaran tersebut.

Selain itu, lanjutnya, setiap kali ada penjualan produk mitra mendapatkan bagian atau fee, namun besarannya tidak lebih dari 10 persen. Sementara untuk penentuan fee sendiri itu dilakukan di rapat direksi.

”Tidak tahu besaran tarif fee-nya. Negosiasi dilakukan dengan bawahan saya Irzal (terdakwa) dan timnya,” katanya.

Seperti diketahui dalam dakwaannya, JPU KPK Ariawan Agustiartono menyatakan bahwa terdakwa satu Budi Santoso sebagai Dirut PT DI dan terdakwa dua Irzal Rinaldi sebagai kepala divisi pemasaran PT DI dan Asdir Hubungan Pemerintahan, yang melakukan atau turut serta melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

”Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun koorporasi,” katanya dalam dakwaan yang dibacakan secara bergiliran.

Perbuatan para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Direktur Aero Struktur PT DI Budiman Saleh (tersangka), Kepala Divisi Pemsaran dan Penjualan PT DI ARIE WIBOWO, Budi Waskito Dir Aircraft Integration, serta Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa (ASP) Didi Laksamana. 

Perbuatan para terdakwa dilakukan dari tahun 2008 sampai November 2016, yakni melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero), kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), dan Sekretariat Negara.

Padahal, lanjut Ariawan, semua itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan apa yang dilakukan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Serta mengakibatkan negara mengalami kerugian negara (PT DI) sebesar Rp.202.196.497.761,42 dan USD8,650,945.27 . sebagaimana hasil perhitungan BPK RI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, yakni pasal 2 dan dakwaan kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Ahmad Sayuti)