UMK di Beberapa Daerah Jabar Naik, Gubernur Umumkan Jelang 21 November

UMK di Beberapa Daerah Jabar Naik, Gubernur Umumkan Jelang 21 November
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Istimewa)

INILAH, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan mengatakan, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 27 daerah masih ada kemungkinan naik. Keputusan tersebut dikembalikan kepada setiap pemerintah daerah (pemda). 

Menurut dia, setiap daerah memiliki dinamika ekonomi yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan.

"Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang tidak dan lain sebagainya," ujar Ridwan Kamil, Senin (9/11/2020).

Ridwan Kamil menyampaikan, mengenai daerah yang akan menaikan UMK tersebut baru bisa dipaparkan menjelang tanggal 21 November mendatang. Mengingat saat ini pihaknya belum mengantongi data tersebut. 

"Nanti menjelang tanggal 21 November kita akan sampaikan secara resmi ke publik," katanya.

Diketahui, Ridwan Kamil telah membahas terkait upah minimum sektoral (UMSK) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 27 kabupaten/kota bersama perwakilan buruh dari berbagai serikat pekerja Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (9/11/2020).

Menurut dua, para pekerja di Jabar keberatan dengan tidak naiknya upah minimum provinsi (UMP). Namun hal ini harus dimaklumi sebab pertumbuhan ekonomi industri di Jabar masih minus.

"Ini memang masih menjadi dinamika terkait UMP. Kemudian juga ada harapan untuk UMK ini bisa menyesuaikan aspirasi (buruh)," katanya.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- menjelaskan, ekonomi Jabar ini sedang mengalami kontraksi yang cukup dalam. Dengan kebijakan tidak naiknya UMP ini, diharapkan bisa menahan agar tidak banyak masalah di Jabar termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jawa Barat secara ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam, mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita tidak banyak masalah," jelas dia. 

Sementara itu, Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto mengatakan, serikat buruh tetap meminta seluruh Pemda menaikkan UMK. Sebab, bila berkaca dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 yang akan tumbuh, seharusnya UMK tahun depan pun bisa mengikuti.

"Jadi catatan penting hari ini kita tetap meminta agar UMK tahun depan itu naik untuk semua kabupaten/kota," ujar Roy.

Menurut dia, sudah selayaknya upah buruh naik sebab dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui konsumsi rumah tangga. Bilamana gaji tidak naik, tentunya para buruh atau pekerja di manapun akan menahan untuk membeli barang. 

"Ini bahaya apalagi sekarang kalangan menengah ke atas pun sudah tidak banyak yang belanja. Maka harapannya adalah menengah ke bawah," paparnya.

Adapun Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan menilai, masih ada kemungkinan untuk daerah menaikan UMK atau UMSK sesui dengan hasil komunikasi kab/kota terkait. Terlebih keputusan untuk tidak menaikan upah minumum (UMP) untuk 2021 bentuknya adalah surat edaran (SE). 

"Tinggal bagaimana bicara antara perwakilan pekerja atau buruh dengan kepala daerah masing-masing," kata Setia.

Mengingat Kemenakertrans hanya mengeluarkan SE, maka pemerintah daerah bisa saja berbeda atas arahan tersebut. Tinggal bagaimana pemimpin di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota menyesuaikannya.

Selama ini pertimbangan kenaikan upah mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ketika pertumbuhan menurun, salah satunya karena konsumsi masyarakat tidak banyak.

Kenaikan upah justru bisa memicu angka pertumbuhan ekonomi tahun depan yang diprediksi semakin membaik dengan adanya vaksin Covid-19. (riantonurdiansyah)