Tim Advokasi 'Bedas' Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Kades dan Perangkat Desa ke Bawaslu

Tim Advokasi 'Bedas' Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Kades dan Perangkat Desa ke Bawaslu
Tim Advokasi pasangan calon(paslon nomor urut 3, Dadang Supriatna- Sahrul Gunawan (Bedas), melaporkan melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung. (Dani R Nugraha)

INILAH,Bandung- Tim Advokasi pasangan calon(paslon nomor urut 3, Dadang Supriatna- Sahrul Gunawan (Bedas), melaporkan melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung.

Ketua Tim Advokasi Bedas, Dadi Wardiman mengatakan pihaknya melaporkan salah seorang perangkat desa yang ada di Kabupaten Bandung terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Seharusnya netral tapi tiba-tiba ada foto yang mengacungkan jari atau telunjuk, salah satu paslon. Itu sudah melanggar PerBawaslu nomor 8 tahun 2020. Selain itu kita juga ada temuan lagi, dimana seluruh BPD di salah satu kecamatan, juga melakukan hal serupa dan akan kami laporkan juga," kata Dadi di Sekertariat Bawaslu Kabupaten Bandung, Selasa (10/11/2020).

Dikatakan Dadi, laporan tersebut adalah untuk kesembilankalinya dari tim Advokasi Bedas. Namun memang ada beberapa laporan yang dihentikan dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan ada beberapa laporan yang sudah ditindaklanjuti. Kata Dadi, laporan yang diterima itu seperti laporan tentang Alat Peraga Kampanye (APK).

"Pihak Bawaslu biasanya mengirimkan surat kepada Satpol PP atau pihak-pihak tertentu, untuk segera menurunkan APK. Kalau nggak salah, lima laporan yang diperiksa itu statusnya dihentikan," ujarnya.
Dadi melanjutkan, salah satu kesulitan dalam membuat laporan adalah mengenai saksi. Bukan tidak menemukan saksi, tapi seringkali saksi tidak mau untuk bersaksi. Kata Dadi, karena masih belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Setiap yang diduga pelanggaran itu ada (saksi), tetapi ketika dia mau dijadikan saksi, mereka tidak mau. Meskipun kita jamin, disini ada pendamping dan ada penegak hukum,"katanya.(rd dani r nugraha).