Kadin Indonesia Bantah Tudingan Pemufakatan Jahat

Kadin Indonesia Bantah Tudingan Pemufakatan Jahat
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Kadin Indonesia membantah tudingan mantan Ketua Kadin Jabar Tatan Pria Sujana soal adanya pemufakatan jahat antara Kadin Indonesia dan Kadin Jawa Barat.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik lewat Informasi Teknologi (ITE) dengan terdakwa Dony Mulyana di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (10/11/2020). Dalam sidang beragenda kesaksian, Kadin Indonesia diwakili Ketua Bidang Organisasi Ali Said.

Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, Ali Said menyebutkan pernyataan Tatan Pria Sujana yang menyebutkan telah terjadi pemufakatan jahat antara Kadin Indonesia dan Kadin Jabar adalah tidak benar.

Menurutnya, Kadin Indonesia dalam menjalankan organisasi berpegang teguh kepada UU RI Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri serta aturan aturan yang mengikat serta turunannya.

“Jadi dimana dasar saudara tatan yang mengatakan bahwa ada pemufakatan jahat antara Kadin Indonesia dengan para pemohon Musprovlub Kadin Jabar,” katanya.

Ali menjelaskan, saat itu Kadin Indonesia mendapatkan informasi melalui konsultasi dari dewan pengurus kadin kabupaten/kota di Jabar yang meminta diadakannya Musprovlub, setelah tahapan dan persyaratan penyelenggaraan pelaksanaan Musprovlub lengkap sesuai dengan ketentuan, Kadin Indonesia Hadir sebagai Peninjau, selanjutnya mengesahkan dan mengukuhkan keputusan Musprovlub.

Jadi Musprovlub yang dilakukan Kadin Jabar memang kehendak dari bawah yang meminta. Jadi ketentuan persyaratan dan tahapan Pelaksanaan Penyelenggaran Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Dewan-Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Jawa Barat, telah sesuai dan memenuhi seluruh ketentuan Keputusan  Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 2010, Anggaran Dasar pasal 26.

Saat ditanya majelis soal sikap Kadin Indonesia mengenai perselisihan Donny Mulyana dan Tatan Pria Sujana, Ali mengaku sudah memfasilitasinya dengan cara melakukan mediasi langsung kepada keduanya.

Dalam pertemuan tersebut Kadin Indonesia antara lain meminta Donny Mulyana meminta maaf atas apa yang telah di lakukan nya kepada Tatan Pria Sujana, begitu juga untuk Tatan Pria Sujana di minta untuk menyabut laporan yang di Polda Jabar tentang perseteruan Tatan Pria Sujana dan Donny Mulyana.

“Namun dengan tegas Tatan Pria Sujana dalam pertemuan itu menolak atas saran dan mediasi dari Kadin Indonesian,” ujarnya.

Saksi lainnya, Ketua Kadin Jabar terpilih Cucu Sutarsa kasus tersebut awal muncul karena adanya pemecatan Donny Mulyana yang menjabat Wakil Ketua kadin Jabar oleh ketua Kadin Jabar saat itu Tatan Pria Sujana.

"Informasinya Donny Mulyana dipecat karena selalu mengatasnamakan Kadin Jabar kemana-mana tanpa diketahui ketua," ujar Cucu Sutara.

Namun, kata Cucu Sutara yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Organisasi mengaku proses pemecatan yang dilakukan Tatan Pria Sujana dilakukan tanpa rapat rapat sesuai dengan AD/ART Kadin.

"Proses pemberhentian itu adalah terakhir, karena harus ada surat peringatan ke 1, 2, 3 dan itu pun dilakukan berdasarkan rapat. Jadi saat itu pemberhentian Donny Mulyana tidak sesuai prosedur," ujar Cucu Sutara di persidangan PN Bandung.

Kemudian Cucu Sutara juga mengungkapkan adanya tindakan Tatan Pria Sujana yang juga di luar prosedur yakni pembekuan Kadin Jabar dan pembekuan beberapa Kadin Kabupaten/Kota. Dari pemecatan Donny Mulyana itulah awal terjadi friksi.

Seperti diketahui, Donny Mulyana didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 13 Desember 2019. (Ahmad Sayuti)