Kotaku Optimalkan Padat Karya di Tengah Pandemi Covid-19

Kotaku Optimalkan Padat Karya di Tengah Pandemi Covid-19

BENTUK  Dukungan kegiatan padat karya yang menitikberatkan pada infrastruktur permukiman untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh, program Kotaku di provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan intervensi kegiatan di 68 Kelurahan / Desa di 19 Kota / Kabupaten dengan nilai pagu 68 milyar dan menyerap tenaga kerja sampai saat ini sekitar 3.682 orang.

Salah satu kelurahan yang diintervensi Kotaku pada tahun 2020 ini adalah Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakatt (BPM) Tahun 2020 dengan luas kumuh 12,63 Ha berdasarkan SK Walikota Bogor Nomor : 653.45-282 tahun 2019.

Koordinator BKM, Dadi Gunawan menyampaikan, Balumbangjaya mendapatkan pagu dana sebesar Rp1 Miliar dan  Saat ini  tengah dimanfaatkan dana Tahap I (70%) yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Drainase, Pavingblock, MCK dan Septictank Komunal berlokasi tersebar di 3 RW yaitu RW 003, 004 dan 012.

Dadi Gunawan melanjutkan, kegiatan pembangunan infrastruktur ini di koordinir oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PWK Balumbangjaya dan pelaksana Kelompok Swadaya Masyarat (KSM) yaitu KSM Anggadipa dan Linggajati dengan jumlah tenaga kerja lokal yang terserap melalui padat karya sebanyak 72 orang.  

Seluruh pekerja mendapat Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker, Helm, Jaket Kerja, Sarung Tangan dan Sepatu boot dalam upaya melindungi pekerja dari Covid 19 Serta setiap pekerja diwajibkan mengukur suhu tubuh setiap hari sebelum memulai pekerjaan, mencuci tangan menggunakan hand sanitizier atau sabun dan menggunakan masker. Pungkas Dadi Gunawan.

Kegiatan infrastruktur yang terbangun merupakan hasil identifikasi dari Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang telah disepakati masyarakat bersama pemerintah kelurahan / desa, khususnya pada kawasan yang terdelineasi dalam Surat Keputusan Walikota / Bupati tentang Kawasan Permukiman Kumuh (SK Kumuh), sehingga Kotaku dapat berkontribusi langsung pada pengurangan luas permukiman kumuh Provinsi Jawa Barat seluas 649,84 Ha (5,98 % dari target pengurangan kumuh RPJMN 2020 – 2024 seluas : 10.855 Ha)

Melalui kegiatan padat karya pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah permukiman kumuh perkotaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau MBR dilokasi permukiman kumuh tersebut.

Program Kotaku merupakan langkah Strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Cipta Karya guna mengimplemtasikan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya mewujudkan Kota Layak Huni dan Berkelanjutan,  Dimana Kotaku diarahkan untuk : (1) Menurunnya luas permukiman kumuh; (2) Mewujudkan kolaborasi penanganan Kawasan permukiman kumuh dari berbagai stakeholders; (3) Penataan Kawasan permukiman kumuh melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang diprioritaskan pada peningkatan akses air minum dan sanitasi serta merubah wajah kawasan; dan (4). Mendorong pemerintah daerah dalam penerapan regulasi terkait prilaku hidup bersih dan sehat.

Kotaku dilaksanakan secara nasional di 313 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumberdaya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Kotaku diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh dan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung  tercapainya sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu kota tanpa kumuh. (rianto nurdiansyah)