Anggota DPR Iis Edhy Prabowo Dorong BNPB dan BMKG Siaga Penuh untuk Menghadapi Fenomena La Nina

Anggota DPR Iis Edhy Prabowo Dorong BNPB dan BMKG Siaga Penuh untuk Menghadapi Fenomena La Nina
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Anggota Komisi V DPR Iis Edhy Prabowo mendorong Basarnas, BNPB, dan BMKG untuk siaga penuh terkait dengan fenomena La Nina. Dia menyarankan agar menggunakan anggaran untuk kepentingan yang paling utama yaitu mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

“Contohnya adalah bagaimana caranya masyarakat bisa tahu dan bisa bersiap-siap ketika bencana itu datang,” kata Iis usai mengisi acara Sosialisasi Empat Pilar DPR/MPR di Soreang, Rabu (11/11/2020).

Iis mendorong agar ada sistem atau program, yang tidak hanya berisi tentang peringatan saja. Tapi bagaimana caranya agar masyarakat bisa siap dalam menghadapi bencana.

“Setidaknya masyarakat itu tidak sampai habis-habisan terkena bencana, karena diperingati lebih dahulu, minimal meminimalisir,” ujarnya.

Namun demikian, Iis meyakini jika Basarnas dan BNPB pastinya telah membuat berbagai program peringatan pada masyarakat. Paling tidak, untuk meminimalisir dampak bencana yang akan diperoleh masyarakat. Karena memang untuk meniadakan atau menghilangkan bencana sangat tidak mungkin.

Selanjutnya, terkait dengan penanganan pandemi Covid 19, Iis meyakini BNPB sudah membuat daftar tindakan yang akan dilakukan. Intinya, agar pandemi Covid 19 ini tidak menyebar secara luas. Diantaranya adalah membuat aturan kerumunan di tengah pandemi Covid 19.

“Juga peraturan kapan waktu yang baik atau kapan waktu yang memang seharusnya masyarakat itu berkerumun. Dengan waktu yang sebentar dan juga pastinya dengan protokol kesehatan yang memang harus tepat. Dan saya yakin juga setiap tempat yang mengadakan suatu acara, jika memang itu keluar dari aturan, mereka itu pasti akan dikenakan sanksi,"ujarnya.

Di tengah pandemi Covid 19 ini, Iis mengakui capaian target kinerja memang tidak sesuai target. Karena memang ada anggaran-anggaran yang harus dikesampingkan untuk penanganan Covid 19. Meskipun demikian, pihaknya berusaha agar proyek-proyek padat karya tetap berjalan. 

“Proyek padat karya itu langsung dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang mengerjakan. Jadi sebetulnya proyek-proyek yang kami lakukan ini adalah sebetulnya proyek pandemi,” katanya.

“Dimana proyek itu melibatkan masyarakat, yang mungkin daya belinya sudah menurun atau dia PHK, mereka balik ke kampungnya, tapi ada proyek kita, proyek dari PUPR dan sebagainya, mereka bisa bekerja di proyek kami tersebut. Dan itu sangat berpengaruh sekali,” ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan Program Rutilahu, kata Iis, dari komisi V DPR RI menginginkan adanya penambahan nilai unit. 

“Kami menginginkan unitnya justru ditambah, karena namanya juga bantuan stimulan. Jadi, tidak perlu penuh bantuannya, tapi bisa menstimulasi masyarakat untuk bisa memiliki hunian yang layak,” katanya.

Terakhir, Iis berharap pada 2021 mendatang pandemi Covid 19 ini bisa selesai. Sehingga, berbagai proyek pembangunan reguler dan proyek besar bisa diluncurkan.

“Agar proyek yang besar ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas,” ujarnya. (Dani R Nugraha)