Petani yang Belum Punya Kartu Tani Masih Bisa Dapat Pupuk Subdisi, Ini Syaratnya

Petani yang Belum Punya Kartu Tani Masih Bisa Dapat Pupuk Subdisi, Ini Syaratnya
dok/inilahkoran

INILAH, Purwakarta - Sedikitnya 10 ribu petani di Kabupaten Purwakarta belum memiliki kartu tani yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh pupuk subsidi dari pemerintah.

Namun demikian, Dinas Pangan dan Pertanian setempat memastikan mereka yang belum mendapat kartu tersebut bisa memperoleh pupuk subsidi. Tentunya, dengan harus memenuhi sejumlah peryaratan yang ditentukan.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Agus Rachlan Suherlan menuturkan, untuk petani yang belum memperoleh kartu tani masih bisa mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Syaratanya, mereka harus tergabung dalam kelompok tani dan menyerahkan formulir yang sudah diisi melalui kelompok tani tersebut.

“Syarat lainnya, mereka harus terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Jika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, kami pastikan mereka masih memperoleh pupuk bersubsidi meskipun tidak memiliki kartu tani,” ujar Agus kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Agus menjelaskan, jumlah petani di Kabupaten Purwakarta tercatat ada sebanyak 34 ribu petani. Mereka, tergabung dalam 806 kelompok tani. Adapun untuk kartu tani yang sudah tercetak baru sekitar 24.000, itu pun belum semuanya tersalurkan. Artinya, masih ada 10 ribu petani yang masih menanti manfaat kartu tersebut.

“Jadi memang, belum semua petani di Purwakarta memiliki kartu tani. Akan tetapi bagi petani yang sudah tergabung dalam kelompok, kami pastikan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi,” jelas dia.

Dia menambahkan, bagi petani yang ingin membuat kartu tani syaratnya cukup sederhana, yakni fotokopi KTP, KK dan data luas garapan maksimal dua hektare. Untuk manfaatnya kartu tani sendiri, selain mendapat kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi, juga memudahkan petani dalam mendapatkan berbagai bantuan dan subsidi dari pemerintah, baik itu bantuan di bidang pertanian ataupun lainnya.

Terkait e-RDKK sendiri, Agus menjelaskan, merupakan rencana atau pagu kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun berdasarkan musyawarah kelompok tani. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan akurasi sasaran penerima pupuk bersubsidi, dan meminimalisasi kebocoran akibat pendataan ganda.

“Jadi, dengan data tersebut penyalurannya lebih akurat dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Asep Mulyana)