Penahanan Ijazah Siswa, FMPP Mendatangi Ombudsman

Penahanan Ijazah Siswa, FMPP Mendatangi Ombudsman
Foto: Okky Adiana

INILAH, Bandung - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jabar Illa Setiawati mendatangi Ombudsman Perwakilan Jabar di Jalan Kebon Waru Utara 1 Bandung. Hal ini terkait beberapa kepala sekolah di Kota Bandung yang menyendera ijazah siswa dan belum lunas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

"Kepala sekolah yang bersangkutan belum memberikan Ijazah. Makanya kita mengadukan hal ini ke Ombudsman Jabar. Biar ada solusi dari mereka, kalau perintah ke kepala dinas tidak diindahkan dan perintah Kepala Cabang Dinas (KCD), saya kira mengadu ke Ombudsman lebih efektif," ujar Illa, Kamis (12/11/2020).

Dia mengatakan masih banyak sekolah di Jabar yang belum menerima ijazah baik sekolah Negeri ataupun swasta. Misalnya, SMK Cipta Skill Bandung, SMK Nasional Bandung, SMK Muhammadiyah Bandung, SMK Pasundan 4 Bandung, SMP Nasional Bandung dan lainnya.

"Karena ini yang harus ditegur adalah yayasannya. Ketika kepala sekolah itu mengeluarkan ijazah, harus mengganti ke yayasan. Makanya kepala sekolah tidak berani," imbuhnya.

Dia meminta agar seluruh Dinas Pendidikan Bandung ataupun Jabar untuk langsung sidak saja ke sekolah-sekolah negeri atau swasta. Apa betul mereka sudah membagikan ijazah tersebut. Apa betul pengaduan orang tua siswa kalau ijazahnya masih ditahan.

"Jadi biar enggak saling lempar. Dari pihak sekolah kami tidak menahan Ijazah, pada kenyataannya kami masih menerima laporan-laporan tentang penahanan Ijazah. Langsung saja eksekusi ke sekolah, kalau memang Disdik itu berindak tegas, kalupun temuan penahanan Ijazah, kenapa tidak ditindak tegas saja, kalau perlu ada pemecatan kepala sekolah," papar Illa.

Sementara itu, Asisten Pratama Ombudsman Jabar Sartika Dewi menambahkan pada intinya layanan pendidikan dalam hal ini hak siswa untuk mendapatkan ijazah setelah menyelesaikan proses pendidikannya. Sebenernya ini merupakan hak konstitusional bagi setiap siswa yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pengdanaan pendidikan dan sekolah itu masih memungkinkan untuk mendapatkan dana partisipasi masyarakat.

"Pemerintah pusat maupun daerah berupaya untuk bisa mendampingi atau membina siswa yang masuk kategori afirmasi atau Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Nah, ini tinggal kami nanti harus penelusuran lebih jauh dan menunggu data orang tua yang mengalami langsung penahanan ijazah," kata Sartika.

Dia menambahkan prinsipnya adalah bukan kewajiban siswa, tetapi kewajiban orang tua membiayai itu tidak boleh berdampak pada hak siswa untuk mendapatkan ijazah, karena di dalam PP No 17/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa ijazah itu merupakan bukti bahwa siswa telah menyelesaikan pendidikannya. Artinya itu hak, dokumen yang harus diterima ketika sudah selesai lulus.

"Tentunya juga tidak mengabaikan kewajiban orang tua untuk melunasi atau membayar biaya pendidikan. Tapi nanti tentu kita harus verifikasi orang tua seperti apa atau kategori yang bagaimana yang memang harus menjalankan kewajibannya. Karena tadi informasi yang kami terima ternyata masih ada siswa yang sejak awal masuk dengan jalur SMP itu di SMK/SMA yang masih tetap dikenakan biaya pendidikan," paparnya

Ke depan, dia akan menindaklanjuti sesuai mekanisme Ombudsman. Ada dua hal yang ditindak lanjuti dalam jangka pendek melengkapi dokumen dukungan. Dalam jangka panjangnya ini akan menjadi informasi dan kajian lebih mendalam.

"Karena informasi seperti ini bersifat berulang dan melibatkan daerah, melibatkan kebijakan juga dan melibatkan juga multi stakeholder dlm rangka implementasi penyelesaiannya," tambah Sartika. (Okky Adiana)