DPRD Jabar Dorong Pemerintah Maksimalkan Sektor Pertanian

DPRD Jabar Dorong Pemerintah Maksimalkan Sektor Pertanian
net

INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memaksimalkan sektor pertanian, guna menyelamatkan perekonomian paska pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, sejauh ini yang mampu bertahan sejak pandemi terjadi, salah satunya adalah sektor pertanian. Sehingga perlu digenjot lebih maksimal oleh pemerintah, agar pertumbuhan ekonomi kembali positif. Sementara sektor lain seperti perdagangan dan industri, ambruk akibat dari Covid-19.

“Secara umum, kondisi sekarang di Indonesia sudah masuk resesi karena dalam dua triwulan berturut-turut terjadi kontraksi, termasuk Jawa Barat. Walaupun kita ada momentum untuk berbalik, karena pada triwulan kedua kita minus 5 persen lebih dan pada triwulan ketiga ada perbaikan lantaran hanya minus 4 persen. Pada triwulan sekarang ada upaya kita untuk bangkit, karena ada pertumbuhan positif di sektor pertanian dan telekomunikasi,” ujar Yunandar kepada INILAH, Kamis (12/11/2020).

“Sektor telekomunikasi meningkat, karena ada WFH dan PJJ. Kalau sektor lain, industri, perdagangan, hotel semua masih negatif. Harapan kita saat ini yang paling memungkinkan adalah, menggenjot sektor pertanian. Sebab, hanya sektor itu yang stabil hingga saat ini sejak pandemi masuk di kita,” sambungnya.

Yunandar menambahkan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, untuk segera mengambil langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat sekarang. Ada tiga hal kata dia, yang perlu dilakukan pemerintah yaitu pertama, segera meningkatkan daya beli masyarakat, kedua membangun Pusat Distribusi Provinsi dan terakhir adalah membantu memaksimalkan pelaku UMKM untuk terus produktif.

“Kami sudah sampaikan kepada Sekda, dengan kondisi seperti ini kita punya momentum asal minimal ada tiga hal ini yang harus segera dilakukan dalam triwulan keempat sekarang. Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya dengan memberikan bansos sepenuhnya berbentuk uang tunai, agar mereka bisa menggerakkan perekonomian di sekitar. Kedua, bangun Pusat Distribusi Provinsi untuk menghubungkan antara produsen, terutama di sektor pertanian yang saat ini masih positif kepada konsumen. Dari hulu sampai hilir di sektor pertanian ini harus didorong. Bagaimana caranya pemerintah meningkatkan belanja di sektor pertanian,” ucapnya.

“Sebab, berdasarkan data dari BPS sektor pertanian ini yang masih bisa produksi terus dan dikonsumsi. Ketiga adalah, dengan memberdayakan secara maksimal para pelaku UMKM. Sebab di Jabar jumlahnya massif dan perekonomian kita ini 50% ditunjang oleh UMKM. Oleh sebab itu, belanja pemerintah harus sebesar-besarnya melibatkan UMKM. Misal bansos, UMKM yang menyediakan, barang dan jasa gimana caranya mereka juga yang lakukan. Mereka harus diberikan kemampuan untuk memutar kembali bisnisnya, agar ekonomi kita bisa kembali bangkit,” imbuhnya.

Sementara terkait bansos, Yunandar mengatakan saat ini tahap tiga masih sedang berjalan. Dia berharap, proses pendistribusian dapat segera selesai di akhir November ini. Sehingga tahap empat dapat segera diselesaikan pada Desember mendatang, sesuai target yang dicanangkan pemerintah pada tahun sekarang.

“Sekarang tahap tiga masih jalan. Saya lihat, tahap tiga mungkin tidak cepat karena pertama baru mulai Oktober kemarin. Kemudian, operatornya juga berganti dari Bulog ke Agro Jabar. Mungkin ada penyesuaian. Tapi kami berharap, bulan ini bisa selesai dan tahap empat bisa berjalan Desember nanti. Harapan ini harus kita dukung, dorong dan bantu agar bisa sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan,” tandasnya. (Yuliantono)