Setuju RUU Minol, PHRI Jabar Berharap Aturan Lebih Dipertegas

Setuju RUU Minol, PHRI Jabar Berharap Aturan Lebih Dipertegas

INILAH, Bandung- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat ambil suara terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Minuman Beralkohol (minol) yang kembali dibahas oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan, sebelum ramai diperbincangkan sebenarnya aturan larangan minuman beralkohol telah lama dilakukan. Di mana pemerintah daerah termasuk Kota Bandung pun sudah memiliki aturan penjualan minuman tersebut.

"Ya dulu kan sudah ada dan menurut saya bagus, sehinga ada batasannya siapa saja yang bisa saja meminum alkohol," ujar Herman.

Hanya saja, Herman menyampaikan, untuk di kawasan wisata tentunya pasti lebih banyak yang menjual minuman beralkohol, terlebih untuk lokasi yang kerap didatangi wistawan asing yang cenderung menilai meminum minuman alkohol adala hal lumrah bila dibandingkan masyarakat lokal. 

Karena itu, dia berharap, melaui pembahasn RUU ini maka pemerintah dan DPR bisa memastikan sektor mana saja yang bisa atau tidak dalam menjual minuman beralkohol. Jangan sampai semua tempat tidak boleh menjual khususnya hotel dan restoran di daerah wisata.

"Memang ada aturan, misal hotel mana saja yang bisa menjual. Kemudian kadarnya," ucapnya. 

Herman berharap, penjualan bisa lebih dipastikan tempatnya. Pemerintah daerah harus bisa mempertegas agar tidak ada penjual di luar yang mendapatkan izin.

Dengan begitu,mereka yang meminum minuman beralkohol pun bisa lebih terpantau. Tidak semua kalangan khususnya anak kecil yang bisa mendapatkannya.

"Jadi saya kira memang lebih fokus ke tempat penjualannya saja," kata dia.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Berlakohol (RUU Minol) diusulkan oleh 21 anggota DPR RI yang terdiri 18 anggota fraksi PPP, dua PKS, dan satu dari fraksi Gerindra.

RUU ini sendiri diusulkan dengan alasan kemaslahatan umat dan menciptakan ketentraman di masyarakat. Kendati demikian, sempat ramai diperbincangkan dan langsung memicu pro-kontra masyarakat dengan berbagai alasan di dalamnya. RUU ini 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, pihaknya menilai saat ini Indonesia sudah dalam keadaan darurat minuman beralkohol. Itulah alasan PKS mengusulkan RUU tersebut. 

“Merujuk hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kemenkes, jumlah remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol masih di angka 4,9 persen,” ujar Bukhori lewat keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2020).

Selain itu, PKS juga merujuk data WHO pada 2011 yang menunjukan sebanyak 2,5 juta penduduk dunia yang meninggal akibat alkohol, sekitar sembilan persen kematian tersebut terjadi pada usia 15-29 tahun atau usia produktif.

Bukhori menyebut jika Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih progresif untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari dampak merusak minuman beralkohol. Model regulasi yang ada saat ini dianggap hanya bertumpu pada pendekatan pengendalian semata, sehingga terbukti gagal bila mengacu pada data yang menunjukkan sekitar 58 persen tindakan kriminal di Indonesia dipicu oleh minuman beralkohol.

"Ironisnya, sekitar 14,4 juta remaja di Indonesia telah teridentifikasi sebagai pengonsumsi minol. Artinya, bonus demografi yang kelak kita peroleh di kemudian hari, dibayangi oleh bahaya minuman beralkohol yang mengintai generasi usia produktif kita, bila tidak ada perhatian serius yang melarang minuman beralkohol,” katanya. (riantonurdiansyah)