Sikap Kami: Puntung Rokok Naik Daun

Sikap Kami: Puntung Rokok Naik Daun

PUNTUNG rokok naik daun sepanjang akhir pekan lalu. Jangan abai. Itu tanda kecenderungan sebagian masyarakat yang tak yakin betul dengan penegakan hukum di negeri kita.

Puntung rokok kembali jadi sebutan atas peristiwa terbakarnya bus tak berguna Transjakarta yang dionggokkan di Dramaga, Kabupaten Bogor. Bus rongsokan itu, konon didatangkan di era pemerintahan Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta.

Banyak kecurigaan yang muncul. Terutama, karena pengadaan bus tersebut memang dinilai bermasalah. Kalau tak bermasalah, tentu tak perlu jadi barang rongsokan itu. Untuk kecurigaan ini, biarlah aparat hukum yang menyelesaikan.

Tapi, persoalannya, apakah masyarakat percaya dengan cara kerja penegak hukum? Tak sedikit yang ragu, bahkan tak percaya. Itu sebabnya, saat 37 unit bus itu terbakar, guyonan “puntung rokok” kembali mencuat.

Meski guyonan, tidak sepantasnya penegak hukum mengabaikannya. Itu adalah bentuk kurang percayanya sebagian masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini. Banyak yang ragu apakah betul Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar hebat beberapa waktu lalu, hanya disebabkan puntung rokok, seperti diungkapkan aparat penegak hukum.

Wajar saja masyarakat kurang percaya. Sebab, kebakarannya demikian hebat. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Meluluhlantakkan sebagian gedung dan sempat dikhawatirkan menghanguskan barang bukti.

Saat itu pun, penegak hukum yakin ada hal besar dari peristiwa kebakaran itu. Tapi, semuanya menjadi antiklimaks ketika diumumkan bahwa penyebab kebakaran itu adalah dari puntung rokok. 

Bolehlah masyarakat menyebut “puntung rokok” sebagai gurauan. Tapi, sebenarnya itu adalah sindiran yang tajam terhadap penegak hukum. Masyarakat tak yakin pemicunya sederhana itu. Kurang yakinnya masyarakat terhadap kerja penegak hukum juga terpantau dari hasil sejumlah survei.

Tentu saja, ini kondisi yang menyedihkan. Sebab, buat negara demokrasi seperti kita, hukum adalah panglima. Kecuali kalau kita hanya sekadar mengaku demokrasi dan mengabaikan prinsip-prinsipnya.

Maka, satu-satunya jalan bagi penegak hukum untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat itu adalah dengan bekerja se-promoter mungkin. Menegakkan keadilan seadil mungkin.

Jika hendak mengambil kepercayaan itu, maka penegak hukum dituntut menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggantung. Menyelesaikan persoalan Harun Masiku dan Denny Siregar yang terkatung-katung, misalnya.

Jika hukum sudah ditegakkan seadil-adilnya, percayalah, “puntung rokok” hanya ada dalam khasanak para perokok. Bukan ke wacana penegakan hukum. (*)