Bupati Cirebon Murka, diduga Ada Gratifikasi Kasus BPNT

Bupati Cirebon Murka, diduga Ada Gratifikasi Kasus BPNT
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengaku, pihaknya bakal membongkar dugaan monopoli yang dilakukan suplayer dalam bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon. Masalahnya, banyak laporan yang masuk serta diduga banyak oknum yang bermain.

Dugaan monopoli suplayer BPNT, dinilainya menggangu komoditi pangan lokal karena beberapa suplaier ternyata dari luar Kabupaten Cirebon.

"Saya segera akan melakukan pembedahan pada suplayer BPNT. Monopoli dalam persoalan ini sudah tidak wajar," kata Imron, Senin (16/11/2020).

Bupati juga akan segera memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, koordinator daerah (koorda), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dia meminta supaya Dinsos melaporkan secara terbuka terkait suplayer dan penyelenggaraan program bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut.

"Saya akan panggil Dinsos dan TKSK, bila perlu e-warung serta masyarakat penerima manfaatnya. Sebab, banyak laporan juga masyarakat menerima bantuannya tidak sesuai," ujar Imron.

Dengan banyaknya dugaan permainan penyelenggaraan BPNT oleh para oknum ini, Bupati Cirebon pun berinsiatif agar l dibuatkan peraturan bupati (Perbup). Nantinya, Perbup tersebut mengatur soal pengelolaan suplayer BPNT yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD). 

"Kalau dikelola pihak swasta nanti akan banyak permainan dan monopoli oleh suplayer seperti dugaan yang terjadi sekarang ini. Memang sudah seharusnya suplayer BPNT dikelola oleh BUMD supaya tidak ada praktek monopoli," jelasnya.

Imron juga mempertanyakan sejumlah suplayer yang berasal dari luar Kabupaten Cirebon. Jika memang ditemukan, akan segera diganti oleh suplayer lokal. Bahkan ia juga menduga, adanya tindakan gratifikasi dan korupsi dalam persoalan BPNT.  Hal itu dilandasi dengan adanya pembiaran oleh dinas teknis yang selama ini mengetahui praktek mengenai suplayer. 

"Saya duga ada praktek gratifikasi atau korupsi, itu kan bantuan untuk orang miskin dan tidak semestinya dijadikan untuk bisnis segelintir orang," tukasnya.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, dalam penyelenggaraan BPNT di Kabupaten Cirebon, banyak ditemukan masalah. Dugaannya banyak oknum yang bermain. Mulai dari data penerima manfaat yang kacau, sampai mesin edisi yang belum terpenuhi pihak bank. Disamping itu, pangan yang diterima kurang layak dan tidak sesuai, serta pihak penyelenggara yang diduga banyak melanggar pedoman umum (Pedum) sampai soal suplayer yang diduga dimonopoli.

Beberapa pegiat atau pun aktivis, serta anggota DPRD setempat mendesak agar penyelenggaraan BPNT ini segera dibenahi, harus sesuai aturan. Meminta agar komoditi pangan lokal terakomodasi, serta Dinsos diminta agar buka-bukaan soal suplayer dan mengevaluasi atau menggantinya. (Maman Suharman)