IPAL Pabrik Helm di Citeureup Tak Berizin, Ini Ancaman Sanksinya

IPAL Pabrik Helm di Citeureup Tak Berizin, Ini Ancaman Sanksinya
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Citeureup - Setelah gagal masuk pada dua kali sidak, akhirnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor berhasil masuk ke dalam salah satu pabrik pembuatan helm di Kecamatan Citeureup.

Dalam sidak kali ini, Pengawas Lingkungan Hidup Ully Sinaga dan tim menemukan saluran by pass air limbah ke saluran air warga dan berlanjut atau bermuara ke sungai Cileungsi.

"Hari ini Tim Gabungan Satgas telah menemukan saluran by pass air limbah ke saluran air warga dan berlanjut atau bermuara ke sungai Cileungsi. Kami langsung menutup IPAL (instalasi pembuangan air limbah) tak berizin tersebut. Sidak ini berhasil berkat dukungan kepolisian dan TNI karena dalam kegiatan sebelumnya tanpa didampingi aparat hukum, petugas kami tidak diperbolehkan masuk," ucap Kasi Pengendalian Pencemaran DLH Kabupaten Bogor Sugeng Suwanda kepada wartawan, Senin (16/11/2020). 

Di tempat yang sama, Ully Sinaga menambahkan saluran air limbah yang ditemukan itu merupakan hasil penyemprotan pewarnaan helm. Pemilik atau manajemen pabrik diancam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda  maksimal Rp3 miliar.

"Mereka kami ancam dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda  maksimal Rp3 miliar. Kalau tembok penutupan limbah yang kami bangun dirusak, maka terancam denda tambahan sebesar Rp500 juta," tambah Ully.

Terkait limbah padat bahan, beracun dan berbahaya (B3), dia menuturkan pabrik pembuatan helm tersebut menggandeng pihak ketiga untuk mengolah atau mengelolanya.

"Untuk limbah padat B3 seperti kaleng cat atau hasil limbah produksi helm lainnya mereka punya izin pengelolaan. Untuk pengolahan limbah padat B3-nya mereka bekerjasama dengan pihak ketiga yang memang punya kapasitas," tuturnya.

Sementara itu, bagian legal pabrik helm bernama Joes Pauly berharap temuan IPAL yang tak berizin itu bisa diselesaikan di pembinaan dan tak berlanjut di proses hukum kepolisian.

"Kami akan melaksanakan rekomendasi atau himbauan yang dituturkan oleh pihak DLH. Semoga hal ini selesai di pembinaan dan tak berlanjut ke proses hukum di Polres Bogor," harap Joes. (Reza Zurifwan)